Dua Bulan Tunjangan Guru Non PNS SMA/SMK di Ciamis Belum Cair

Dua Bulan Tunjangan Guru Non PNS SMA/SMK di Ciamis Belum Cair
Tunjangan guru non PNS SMA/SMK di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sudah dua bulan terakhir ini belum juga cair.

Berita Ciamis (harapanrakyat.com),- Tunjangan guru non PNS SMA/SMK di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sudah dua bulan terakhir ini belum juga cair. Hal ini dikeluhkan sejumlah guru non PNS SMA/SMK yang mengajar di salah satu SMA di Ciamis.

“Biasanya tunjangan guru non PNS ini pencairannya tidak pernah terlambat bulan. Tapi sudah dua bulan ini, dari Agustus-September belum turun juga,” ujar seorang guru SMA di Kabupaten Ciamis, yang enggan disebutkan namanya, Jum’at (04/10/2019).

Dihubungi terpisah, Kepala Seksi Pengawasan KCD Wilayah XIII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Hendra Sudrajat, mengakui adanya keterlambatan pencairan tunjangan guru non PNS untuk Agustus dan September.

Dia menjelaskan, hal tersebut akibat adanya kendala pada pemberkasan yang menyebabkan guru-guru non PNS yang bekerja di wilayahnya yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

“Akibat adanya keterlambatan sehingga tunjangan guru non PNS SMA/SMK belum bisa dicairkan hingga saat ini,” ungkap Hendra.

Dia menyebut, jumlah guru honorer di KCD Wilayah XIII kisaran 600 orang. Tunjangan yang mereka dapatkan sebesar Rp 85 ribu per jam mengajar, dengan perhitungan maksimal 24 jam mengajar.

“Untuk jumlah persisnya harus lihat data dulu, namun sekitaran 600 guru yang belum terima tunjangan. Ketika ditelusuri ke Bendahara Disdik Provinsi Jabar, memang ada kendala pemberkasan, dan sekarang sedang diproses, mudah-mudahan secepatnya bisa cair,” jelasnya.

Menurut Hendra, apabila uang tunjangan sudah cair dari Bendahara Dinas Pendidikan Jabar, maka uang tersebut akan langsung ditransfer ke sekolah masing-masing. Hanya saja yang mengajukan pemberkasan dilakukan oleh Bendahara dan Kasubag TU KCD.

“Saya tidak tahu pasti apa yang menjadi kendala di Bendahara dan Kabag TU KCD Wilayah XIII Dinas Provinsi Jabar, secepatnya akan kita evaluasi untuk mengetahui kendala tersebut,” tandas Hendra. (Jujang/R3/HR-Online)