Tak Ada Anggaran Khusus Pengamanan, Polresta Banjar Tetap Fokus Amankan Pilkades

amankan Pilkades
Rapat koordinasi Pilkades serentak wilayah hukum Polresta Banjar, di Aula Mapolresta Banjar, Selasa (22/10/2019). Foto : Nanang Supendi/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Kepolisian Resort Kota Banjar siap menurunkan 264 personil untuk amankan Pilkades serentak di 11 desa pelaksana, dengan dibantu anggota Kodim 0613 Ciamis, Satpol PP, dan Linmas.

Hal itu dikatakan Kapolres Kota Banjar, AKBP. Yulian Perdana, kepada Koran HR, usai rapat kordinasi Pilkades serentak yang digelar pihaknya di Aula Mapolresta Banjar, Selasa (22/10/2019).

“Tak ada anggaran khusus pengamanan Pilkades di Kota Banjar ini ya. Sebenarnya saya tak ingin menyikapi itu, tapi demi NKRI kami siap sepenuhnya amankan. Soal anggaran, itu sudah ada yang mengaturnya. Bisa ditanyakan ke Pemkot Banjar,” katanya.

Ia membandingkan dengan daerah lain yang bisa menganggarkan untuk pengamanan Pilkades, seperti Pemda Kabupaten Tasikmalaya menganggarkan sebesar Rp 400 juta untuk 551 personil,

Kemudian, Pemkot Tasikmalaya yang menganggarkan Rp 200 juta untuk 500 personil polisi, Pemda Kabupaten Bandung sebesar Rp 800 juta untuk 1.915 personil, Kabupaten Cirebon Rp 800 juta untuk 1.400 personil, dan Pemkot Cirebon sebesar Rp 218 juta untuk 660 personil.

“Selain tak ada anggaran khusus pengamanan Pilkades, untuk di Kota Banjar ini pun kami dapat beberapa temuan, diantaranya Perwal Nomor17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pilkades tidak tersosialisasikan, bimtek bagi penyelengara pilkades, kades dan BPD hanya formalitas, koordinasi yang terjadi dan berkembang pun hanya formalitas, kapasitas panitia tidak optimal karena kurang guidense (tak dilepas), Linmas dan Satpol PP pengamanan dalam Pilkades juga belum jelas,” bebernya.

Untuk itu pula dirinya mengharamkan kepada personilnya bila terima apapun, termasuk makan dari pemberian para calon kades. Pihaknya fokus melakukan pengamanan sebaik-baiknya. Satu desa akan menempatkan 15-20 personil, termasuk di dalamnya pengamanan pribadi (walpri) masing-masing calon.

Yulian menggaris bawahi, bahwa hal ini menjadi bagian pekerjaan dan tugas pihaknya bersama dalam pengamanan kontentasi politik di desa. Di mana arus tercipta keseimbangan antara demokrasi dengan security.

Kegiatan penyampaian aspirasi untuk memberikan pilihan politik tidak boleh mengesampingkan faktor keamanan, apalagi sampai menimbulkan konflik yang memakan korban jiwa, material dan bahkan luka sosial.

“Sekali lagi, itu menjadi konsen kita, maka sudah disampaikan ke jajaran untuk seoptimal mungkin amankan dan sukseskan Pilkades serentak di Kota Banjar ini, hingga berakhirnya pemungutan suara. Jadi intinya kami tak berpatokan ke sana, kami ada anggaran negara, punya Dipa. Ya upayakan yang ada, anggota pun solid,” tandas Yulian.

Artinya, jajaran kepolisian sudah sewajarnya sebagaimana diamanatkan Undang Undang akan kamtibmasm bahwa dalam kontentasi politik harus diamankan sebaik-baiknya. Untuk itu, pihaknya tidak boleh underestimed, tidak boleh menganggap enteng dan harus selalu waspada.

“Kita selalu tekankan ke personil untuk selalu berhat-hati dengan tidak meremehkan situasi perhelatan demokrasi di desa,” katanya.

Lebih lanjut Yulian mengatakan, pihaknya juga telah memetakan tingkat kerawanan atau konflik yang mungkin bisa terjadi. Dari 11 desa pelaksana Pilkades serentak itu memiliki karakter masing-masing. Namun, yang disoroti adalah desa yang jumlah calonnya lebih dari tiga, penduduknya banyak, termasuk letak geografisnya.

“Itu bagian fokus dan perlu pengamanan lebih oleh kami. Termasuk kami juga di masa kampanye akan mulai mobilitas yang tinggi untuk melakukan pengamanan,” imbuhnya.

Terkait kampanye Pilkades, kata Yulian, harus diatur agar efektif, tidak diperkenankan komvoi massa pendukung, tidak diperbolehkan sampai malam hari dalam pengerahan massa, cukup sampai jam 16.00 WIB, juga tatap muka calon pun dengan warga dibatasi hanya 10 orang.

“Tadi sudah kita sampaikan kepada semua calon, panitia dan panwas supaya ada penyeragaman pola atau bentuk kampanye. Sebenarnya kita kumpulkan ini untuk bantu, kita beri rekomendasi soalnya hasil koordinasi ke setiap panitia itu bentuk rencana kampanyenya berbeda-beda,” katanya.

Yulian juga menjelaskan, rekomendasi yang diberikannya yakni hari ke-1 pemasanga APK dan giat kampanye tatap muka (massa tidak lebih 10 orang setiap lokasi giat), hari ke-2 penyampaian visi misi seluruh calon kades di satu tempat yang ditentukan panitia, dan hari ke-3 kampanye tatap muka (massa tidak lebih 10 orang setiap lokasi giat).

Sementara itu, Kadis PMPDKBPol Kota Banjar, Sahudi, melalui Kabag. Pemerintahan dan Pemberdayaan Desa, Yudi, mengklaim, bahwa anggaran pengamanan sudah teranggarkan dalam alokasi yang diberikan ke setiap pemerintah desa.

“Dalam SK pagu anggaran bantuan Pilkades ke 11 desa, ada alokasi untuk biaya pengamanan. Itu bisanya hanya untuk mamin dan uang saku, sementara untuk honor tidak bisa diberikan,” jelas Yudi, didampingi Kasubag. Bina Wilayah Tapem Setda Kota Banjar, Aziz, saat dikonfirmasi Koran HR, mengenai anggaran khusus untuk pengamanan Pilkades serentak.

Yudi juga mengatakan, pihaknya pun merasa heran kenapa pemerintah daerah lain bisa memberikan anggaran khusus untuk pengamanan Pilkades serentak. “Ya heran juga, tidak tahu tahu itu,” ucap Yudi singkat.

Terkait dengan hal itu, Ketua Panitia Pilkades Neglasari, Joko Nurhidayat, mengatakan, dalam anggaran yang diterima desa, memang tidak ada anggaran khusus untuk membiayai pengamanan.

“Ya kami paling sekedar bisa memberikan fasilitas makan minum aparat kepolisian bersama pihak keamanan lainnya,” kata Joko. (Nanks/Koran HR)