Banyak Toko Swalayan di Ciamis Tak Berizin, HMI Sebut Pemda Tidak Tegas

toko swalayan di Ciamis
Ilustrasi Toko Swalayan. Foto: Istimewa/Net

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),– Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis kembali menyoroti keseriusan Pemda Ciamis dalam menangani toko swalayan yang bermasalah.

Ketua Umum HMI Cabang Ciamis Hernawan menyebut, hingga saat ini masih ada toko swalayan di Ciamis yang belum memiliki izin usaha, namun tetap beroperasi.

“Kami menilai belum ada keseriusan dan ketegasan dari Pemkab Ciamis kepada pemilik toko swalayan bermasalah, buktinya banyak yang belum memiliki ijin namun tetap bisa beroperasi,” ujarnya.

Hernawan menyebut, pada tanggal 14 Oktober 2019, HMI telah melakukan audiensi dengan Pemkab Ciamis.

Saat audensi, mahasiswa dengan tegas menyampaikan permasalahan serta solusi terkait toko modern yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis. Saat audensi, HMI Ciamis diterima Bupati dan SKPD terkait.

“Kami telah sampaikan, bahwa hasil temuan di lapangan, masih ada beberapa toko swalayan yang bermasalah. Kebanyakan toko swalayan belum memiliki izin usaha tetapi sudah beroperasi,” tegasnya.

Saat audensi, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya secara langsung mengintruksikan SKPD terkait untuk menindak tegas toko modern yang bermasalah.

“Beliau dengan tegas memberi intruksi ke dinas terkait segera tindak tegas, semua juga sudah tahu pengusahanya siapa. Namun sampai sekarang belum ada tindakan apapun juga,” ungkapnya.

Menurutnya, tidak adanya ketegasan dari Pemkab ini akan dinilai masyarakat, bahwa Pemkab Ciamis tidak punya keberanian dan telah melakukan pembiaran.

“Bahkan dindikasikan ada kongkalikong dengan pengusaha toko swalayan di Ciamis yang bermasalah,” katanya.

Karena tidak adanya keseriusan Pemkab dalam menangani toko swalayan di Ciamis yang bermasalah, pihaknya akan terus mengawal dengan menginventalisir permasalahan yang ada di lapangan. Selain itu, HMI Ciamis juga akan mengkaji regulasi yang ada.

“Tidak menutup kemungkinan, kami HMI Ciamis akan melaksanakan kembali demonstrasi atau audiensi kepada pemkab, agar Pemkab tidak lemah dalam menegakan peraturan,” jelas Hernawan. (Jujang/R7/HR-Online)

Loading...