Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Puluhan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Ciamis, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ciamis Raya melakukan aksi demonstrasi ke kantor Sekretariat Daerah Pemkab Ciamis, Senin (11/11/2019).
Dalam tuntutannya, para mahasiswa mempertanyakan keseriusan Pemkab Ciamis dalam menanggulangi angka kemiskinan.
Korlap aksi, Lukman Nurhakim mengatakan, dalam aksi hari ini bermaksud ingin menyuarakan semangat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Mengingat adanya beberapa kerancuan dalam RPJMD 2019-2024, tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis,” katanya.
Dalam orasinya Lukman memaparkan, melihat RPJMD pemerintah daerah menargetkan persentase kemiskinan itu di angka 7,0%. Sedangkan di dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan Raperda tahun 2020, target penurunan angka kemiskinan sebesar 7,48%.
“Ini sangat rancu dalam data yang bisa mempengaruhi kebijakan daerah yang tidak sesuai nantinya,” tegasnya.
Bukan hanya itu saja, para mahasiswa juga menyikapi dalam rancangan PPAS penyediaan makan dan minum di sekretariat daerah sebesar 2 miliar. Akan tetapi berbeda di RAPBD dan Nota Keuangan menjadi 2,9 miliar.
“Rancangan PPAS merupakan patokan batas maksimal anggaran yang menjadi tanggung jawab setiap OPD sesuai rencana programnya. Daripada mementingan dengan anggaran besar yang tidak jelas, mending saja mementingkan rakyat yang menjerit saat ini,” tegas Luckman.
Dalam demo tersebut, selain menuntut penanggulangan kemiskinan, para mahasiswa menyoroti persoalan nasional yang tidak sesuai dengan amanah rakyat. Para demonstran ini menolak kenaikan BPJS Kesehatan.
Tanggapan Pemkab Ciamis Tentang Tuntutan Mahasiswa
Sementara itu, Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra yang menyambut para mahasiswa, sangat mengapresiasi dengan aksi hari ini. “Sikap kritis kalian jangan sampai hilang dan terus idealis,” katanya.
Menyikapi tuntutan mahasiswa tentang penanggulangan kemiskinan, Yana mengungkapkan bahwa lima tahun ke depan akan membuka 10 ribu tenaga kerja di Kabupaten Ciamis.
“Sesuai visi dan misi kami dalam mantapnya kemandirian ekonomi sejarahtera untuk semua, salah satunya tentang penanggulangan kemiskinan,” ucapnya.
“Sementara mengenai anggaran makan minum itu masih dalam pembahasan kami, akan sikapi,” katanya.
Sedangkan tentang kenaikan BPJS Kesehatan, Yana menuturkan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung dengan tuntun para mahasiswa.
“Terlebih saat ini kami menjadi korban kebijakan BPJS, dengan adanya tunggakan pihak BPJS terhadap rumah sakit daerah Kabupaten Ciamis yang mencapai 30 miliar,” ungkapnya.
Yana menambahkan, upaya untuk menyikapi permasalahan ini dengan upaya mencari pihak ke 3 untuk menutupi hutang BPJS Kesehatan. Karena, pihaknya juga memikirkan mengenai pelayanan kesehatan yang harus terus dilakukan setiap hari.
“Kami juga setuju dengan tuntun para mahasiswa hari ini,” pungkasnya. (Fahmi/R5/HR-Online)
