Komisi I DPRD Pangandaran Sentil Disdikpora yang Tak Hadiri Rapat Persiapan CPNS 2019

komisi i bidang pemerintahan
Rapat persiapan CPNS 20119 Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Pangandaran, Selasa (12/11/2019). Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),– Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Pangandaran menyentil Disdikpora yang tak hadir dalam rapat pembahasan persiapan penerimaan CPNS tahun anggaran 2019, Selasa (12/11/2019).

Rapat tersebut harusnya dihadiri oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kesehatan, termasuk Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora).

Baca Juga: 9 Instansi Ini Buka Lowongan CPNS 2019 untuk Lulusan SMA Sederajat

Wakil Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Pangandaran, Solihudin mengatakan, pihaknya menyayangkan SKPD Disdikpora tidak ada yang hadir dalam rapat.

“Disdikpora tidak ada yang hadir, padahal formasi tenaga pendidikan lumayan banyak di Kabupaten Pangandaran ini, termasuk ada tenaga K2 yang sudah melakukan seleksi P3K dan tinggal menunggu legalitas dari BKN saja,” katanya.

Meskipun begitu, dirinya berharap seleksi CPNS tahun ini berjalan lancar tanpa ekses apapun adan tidak ada oknum yang bermain-main.

“Semoga banyak putra putri terbaik Pangandaran yang diterima,” katanya.

Berita Terkait: Jelang CPNS 2019, Status Tenaga P3K di Pangandaran Tidak Jelas

Pada kesempatan itu, Solihudin juga meminta BKPSDM agar menyelesaikan masalah tenaga P3K di Pangandaran yang sudah lolos proses seleksi sampai ada SK. Dia berharap permasalahan P3K ini sudah selesai sebelum seleksi CPNS 2019 dilaksanakan.

“Tenaga P3K yang sudah lulus seleksi di Pangandaran ada 128 orang, sementara formasi CPNS 2019 ada beberapa formasi yang masih dibuka lagi, dipastikan yang P3K akan tersisih lagi kan kasihan,” jelas Solihudin usai rapat dengan SKPD terkait.

Solihudin berharap agar persoalan tenaga P3K yang sudah ada formasinya tidak tersisih, hanya karena ada formasi CPNS 2019.

“Saya lebih memilih tenaga P3K yang sudah mengabdi puluhan tahun dan asli putra daerah, ketimbang diisi oleh formasi CPNS yang belum tentu pengalamannya apalagi bukan putra daerah,” pungkas Solihudin. (Madlani/R7/HR-Online)

Loading...