Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Warga pasar Muktisari, Kecamatan Langensari, berharap Pemerintah Kota Banjar kembali memfasilitasi pertemuan warga pasar atau urun rembuk (musyawarah). Hal itu menyusul akan selesainya program revitalisasi atau penyempurnaan bangunan Pasar Muktisari.
Hapidin, warga pasar, kepada HR Online, mengungkapkan, urun rembuk atau musyawarah tersebut ditujukan agar tidak ada gesekan antar sesama pedagang saat menerima perubahan tempat atau los pasca revitalisasi.
Diakui Hapidin, program revitalisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjar sedikit banyak mengubah bentuk serta luas los/ kios milik para pedagang. Termasuk merubah jumlah kios yang dimiliki beberapa pedagang.
“Jika tidak difasilitasi (musyawarah), kemungkinan sesama pedagang, yang terkena imbas revitalisasi, akan terjadi gesekan. Alasannya, karena tidak semua pedagang menyadari adanya perubahan serta penataan kios pasca revitalisasi tersebut,” katanya.
Mudah-mudahan, kata Hapidin, urun rembuk atau musyawarah yang difasilitasi Pemerintah Kota Banjar akan segera meredam percikan-percikan konflik diantara sesama para pedagang.
Menurut Hapidin, percikan konflik berpotensi menjadi besar ketika pedagang tidak menerima perubahan pasca revitalisasi. Pasalnya, ada sejumlah kios milik pedagang yang berubah, dan sebagian lagi terpaksa kehilangan lapak atau tempat.
Dari pantauan HR Online, Sabtu (16/11/2019), keributan adu mulut antar pedagang sempat terjadi di Pasar Muktisari, Kecamatan Langensari. Keributan itu dipicu perebutan kepemilikan lapak setelah adanya perubahan luas serta penataan lapak pasca revitalisasi pasar.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Banjar melaksanakan program revitalisasi atau penyempurnaan bangunan Pasar Muktisari. Revitalisasi tersebut ditujukan agar pasar Muktisari lebih representatif dan berstandar nasional.
Revitalisasi Pasar Muktisari yang didanai Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggran 2019 itu disebut-sebut menelan anggaran sekitar Rp. 2,2 miliar. (Deni/R4/HR-Online)
