Soal Program Rutilahu, Puluhan Warga Geruduk Kantor Desa Cicapar Ciamis

Kantor Desa Cicapar
Warga saat melakukan audiensi di Kantor Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Foto: Suherman/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Puluhan warga Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa Cicapar menggeruduk Kantor Desa Cicapar, Selasa (12/11/2019) siang. Aksi puluhan warga tersebut dikawal ketat aparat TNI dan kepolisian dengan jumlah personil cukup banyak.

Puluhan aparat kepolisian dari Polsek Banjarsari, Polsek Lakbok, Polsek Pamarican dan Polsek Cisaga, dibantu aparat TNI, mengawal jalannya aksi/ audensi mengenai Mosi tidak percaya terhadap penyelenggaraan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang saat ini tengah dilaksanakan.

Dalam audensi, Ikin Marsito, Ketua aksi, mengatakan, pihaknya sengaja datang ke Kantor Desa untuk meminta keterbukaan panitia pembangunan rutilahu yang dianggap telah banyak melakukan pelanggaran.

“Kami datang kesini hanya ingin tahu dan keterbukaan dari pemerintah Desa Cicapar, terutama LPM sebagai pelaksana kegiatan Rutilahu. Mengapa kami sampai seperti ini, karena disini banyak hal yang patut untuk kita pertanyakan. Tujuannya agar pembangunan rutilahu benar-benar berjalan sesuai harapan,” katanya.

Dari hasil pantauan di lapangan, kata Ikin, banyak kejanggalan terkait matrial pembangunan rutilahu yang dianggap merugikan masyarakat, terutama para penerima manfaat.

“Yang kita soroti disini adalah kinerja LPM sebagai panitia pelaksana kegiatan. Dimana kami banyak menemukan kejanggalan terkait pengiriman barang matrial yang terkesan ada upaya penggelembungan biaya (markup). Masa ada beberapa kwitansi pembelanjaan yang disana tidak tertera jumlah nominal harga. Jelas kami menduga ada indikasi permainan harga yang dilakukan pihak LPM,” terangnya.

Selain dugaan tidak transparansi terkait pembelian matrial, lanjut Ikin, warga juga menyayangkan pihak LPM terkesan asal-asalan dalam mengirim jumlah matrial yang dibutuhkan. 

“Aneh juga kan. Banyak barang yang tidak dibutuhkan namun tetap dikirim. Bahkan banyak juga jumlah matrial yang melebihi kebutuhan. Seperti kebutuhan batu split. Butuhnya hanya satu rit, namun ada yang dikirim dua rit, sehingga sisanya tidak bisa digunakan,” katanya.

Sementara itu, anggaran tetap masuk dalam jumlah totalan. Terus matrial kayu juga dikasih barangnya yang jelek. Ini sangat miris sekali. Dimana program rutilahu adalah sebuah program mulia pemerintah, namun terkesan dimanfaatkan oleh para oknum yang ingin mengambil keuntungan.

Sakalieun rutilahu mah matrial teh nu aralus amih awet dipake na. Coba jika seperti itu, nanti siapa yang akan bertanggung jawab jika bangunan hanya bertahan dalam waktu sebentar,” tegas Ikin.

Sementara itu, Ketua LPM Desa Cicapar, Nana, S.Pd, saat memberikan keterangannya di hadapan warga, mengatakan, pihaknya tidak bermaksud untuk mengakali anggaran Rutilahu yang tengah digarap di Desa Cicapar.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanan warga. Sebenarnya kami juga sebagi LPM bingung dalam melaksanakan tugas ini. Namun demikian kami juga berusaha untuk selalu berbuat yang terbaik untuk Desa Cicapar. Dan mohon maaf juga, dalam hal ini uang pembangunan rutilahu memang belum sepenuhnya bisa dicairkan. Karena harus menempuh tahapan,” katanya.

Menurut Nana, disini memang pihaknya mengalami kendala, sehingga mengganjal terhadap pencairan anggaran tahap yang kedua. Dimana pihaknya selalu merubah RAB kebutuhan matrial. Hal ini lantaran dari para penerima juga banyak yang mengganti RAB.

“Misalkan yang tadinya kebutuhannya bilik (grc), namun ketika pelaksanaan mereka minta diganti dengan bata merah. Karena bangunannya ingin dilanjut dengan bata. Nah seperti inilah yang menjadi kendala terlambatnya kami melakukan administrasi pencairan tahap kedua. Namun demikian. Insyaallah kami akan bertanggung jawab sampai program Rutilahu ini selesai seratus persen,” katanya.

Sepeti diketahui, Desa Cicapar saat ini mendapatkan bantuan Rutilahu sebanyak 30 unit. Dimana masing-masing unit kebagian anggaran sebesar Rp. 16.500.000 untuk belanja matrial, 700.000 untuk upah (HOK) dan 300.000 untuk administrasi. Dari jumlah nominal tersebut panitia baru bisa me cairkan anggaran pertahap setelah tahapan demi tahapan ditempuh.

Hal sama dikatakan pendamping program Rutilahu Kabupaten Ciamis, Fajar Awaludin. Menurut dia, program Rutilahu di Desa Cicapar baru sebatas tahapan pertama.

“Saat ini anggaran juga kan baru kita cairkan tahap pertama. Dan untuk tahapan selanjutnya memang belum bisa kita cairkan, karena memang terkendala administrasi tahap pertama. Namun insyaallah jika semua administrasi sudah lengkap, kita juga akan segera cairkan,” terangnya.

Kendati audensi sempat berlangsung a lot, namun aksi warga tersebut berjalan damai dengan pantauan ketat dari Muspika serta aparat keamanan. (Suherman/Koran HR)

Loading...