Pemprov Harus Lebih Memperhatikan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa

Warga Kota Banjar menginginkan adanya pengembangan wisata budaya di kawasan perbatasan wilayah Kota Banjar, Jawa Barat, dengan Jawa Tengah, khususnya di wilayah Kecamatan Purwaharja.
DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM., saat menggelar reses di Kelurahan Bojongkantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar. Foto: Istimewa.

Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Warga Kota Banjar menginginkan adanya pengembangan wisata budaya di kawasan perbatasan wilayah Kota Banjar, Jawa Barat, dengan Jawa Tengah, khususnya di wilayah Kecamatan Purwaharja.

Hal itu disampaikan sejumlah warga saat kegiatan jaring aspirasi dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, H. Herman Sutrisno, di Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar, Selasa (03/12/2019) lalu.

“Ke depan diharapkan wilayah Kota Banjar bagian Timur bisa dikembangkan menjadi kawasan budaya. Sebagai pintu gerbang Jawa Barat dari sebelah Timur mewarnai daerah, walaupun itu hanya miniatur tapi harus menjadi prioritas,” kata Yayat.

Menurutnya, hal itu bisa saja diupayakan, mengingat ada cagar budaya Pulomajeti dan beberapa situs cagar budaya lainnya yang terletak di daerah Purwaharja. Sehingga nantinya berimbas positif pada ekonomi masyarakat.

Selain usulan soal pengembangan sektor wisata, beberapa warga yang hadir dalam kegiatan itu juga mengusulkan tentang infrastruktur jalan perkampungan, serta peningkatan UMKM.

Menanggapi beberapa aspirasi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Herman Sutrisno, mengatakan, sebetulnya banyak program-program dari provinsi yang bisa diakses, tinggal kemauan saja.

Selain itu, dalam penyerapan aspirasi harus dipetakan mengenai kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah. “Insya Allah, nanti untuk pengembangan wisata budaya diusahakan disampaikan ke Komisi V DPRD Provinsi Jabar agar difasilitasi bidang kebudayaan, selain itu juga dilihat asas manfaatnya,” katanya.

Meski demikian, lanjut Herman Sutrisno, apa yang akan diusulkan tentu harus melalui prosedur, karena tidak bisa tiba-tiba ada anggaran. Selain itu juga menimbang skala prioritas asas manfaat.

“Ini saja aspirasi yang sekarang kita upayakan masuk di APBD tahun 2021, karena kan harus masuk RKP dulu, tidak bisa tiba-tiba dianggarkan,” jelasnya.

Selain menyerap aspirasi masyarakat, dalam forum tersebut, Herman Sutrisno juga memberikan santunan untuk 40 warga jompo dan warga kurang mampu.

Serap Aspirasi Melalui Reses

Dr. dr. H. Herman Sutrisno MM., melakukan beberapa kegiatan reses yang berlangsung di Kota Banjar. Kegiatan ini menjadi media untuk menjaring aspirasi masyarakat yang diwakilinya, terutama terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kebutuhan pembangunan daerah.

Menurut Herman, dengan terjun langsung menemui masyarakat bisa lebih mengetahui kondisi sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat tanpa dikurangi dan ditambah-tambah. Aspirasi-aspirasi dan masukan yang diperoleh saat melakukan kunjungan tentunya akan diperjuangkan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program pembangunan daerah, sesuai kewenangannya.

“Nanti semua aspirasi didata. Namun tentunya akan kita buat skala prioritas mana yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah. Setelah itu akan disampaikan dalam sidang paripurna dengan agenda pertanggungjawaban kegiatan kunjungan,” kata Herman Sutrisno, yang juga mantan Walikota Banjar 2 periode.

Lebih lanjut Herman Sutrisno menjelaskan, bila melihat kemampuan keuangan Pemprov Jabar dari segi pendapatan sebesar Rp 41.583 triliun dan belanja sebesar Rp 46.033 triliun, serta deficit sebesar Rp 4.450 triliun, maka deficit bisa ditanggulangi dari pendapataan pembiayaan sebesar Rp 4.550 triliun.

Provinsi Jabar dalam tahun 2020 memberi Bantuan Keuangan ke kabupaten/kota sebesar Rp 7.709 triliun. Artinya ada kenaikan dibanding 2019 sekitar Rp 2 triliun. Hal ini akan mempercepat pembangunan di kabupaten/kota dan mungkin dirasakan masyarakat di kabupaten/kota.

“Tetapi ada yang tertinggal kalau Bantuan Keuangan ke kabupatn/kota secara tidak langsung akan membesarkan nilai politik anggaran bagi bupati/walikota di daerah, dan mungkin politik anggaran Pak Gubernur belum tentu meningkat, sebab yang punya masyarakat di daerah adalah bupati/walikota,” terangnya.

Berbeda bila kebijakan  politik anggaran Gubernur lebih mementingkan desa/kelurahan, masyarakat akan merasakan itu bantuan dari Gubernur. Kondisi sekarang Gubernur baru memberi bantuan ke desa Rp 150 juta, dan tahun ini ditambah Rp 30 juta untuk Posyandu dan bagi kades Rp 114 juta. Sedangkan, bantuan ke kelurahan baru untuk kinerja kelurahan.

Padahal, kata Herman Sutrisno, Gubernur ingin ekonomi di pedesaan meningkat atau one product one village. Hal ini bisa tercapai jika Gubernur di tahun yang akan datang, kebijakan anggaran bisa dinaikan Rp 500 juta per desa dan kelurahan.

“Provinsi Jabar mampu, sebab hanya Rp 2,9 triliun untuk semua desa dan kelurahan. Hasil pantauan saya selama reses, banyak infrastrutur dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang masih kurang, walaupun telah mendapat ADD dan DD. Jadi kalau provinsi menaikan Bantuan Keuangan ke desa dan kelurahan, pemberdayaan masyarakat akan meningkat,” tandas Herman Sutrisno.

Apipudin, warga Kelurahan Situbatu, mengatakan, dirinya menyambut baik agenda penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Provinsi Jabar ini. Sebab menurutnya, selama ini banyak aspirasi dan masukan yang sudah dipersiapkan agar diusulkan dan bisa ditindaklanjuti.

Dirinya berharap masukan dan aspirasi dari masyarakat bawah bisa terus diperjuangkan dan direalisasikan menjadi bentuk program pembangunan, yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Ada beberapa yang tadi disampaikan, termasuk salah satunya pembangunan saluran air di kawasan Situ Batu. Semoga nanti bisa diusahakan dan ditindaklanjuti,” katanya. (Adv/Koran-HR)

Loading...