Wujudkan Pangandaran Kabupaten Layak Anak Butuh Kerjasama Semua Elemen

Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Foto : Ilustrasi.

Berita Pangandaran (harapanrakyat.com),- Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, melalui DKBP3A (Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), kembali menggelar rapat koordinasi Tim Akselerasi KLA di Aula Setda Kabupaten Pangandaran, Kamis (12/12/2019).

Dalam rakor tersebut, Asda 1 Pemkab Pangandaran, Tatang, yang mewakili Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, mengatakan, untuk menuju sebagai Kabupaten Layak Anak tidak mudah. Butuh proses dan kerjasama semua elemen, baik SKPD maupun pemerintah kecamatan.

“Terlebih kita sebagai kabupaten baru. Meski demikian, untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, kita harus berkerja bersama-sama agar bisa sejajar dengan kabupaten lain,” katanya.

Tatang juga mengatakan, Pemkab Pangandaran sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan DP3AKB Provinsi dan DKBP3A Kabupaten Pangandaran. Diharapkan upaya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Pangandaran bisa secepatnya terealisasi.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DKBP3A Kabupaten Pangandaran, Ayi, menambahkan, rakor dan evaluasi kerja Tim Akselerasi KLA yang digelar ini merupakan kelanjutan dari rakor sebelumnya.

Dalam evaluasi yang digelar kali ini lebih difokusan pada Dekela (Desa Kelurahan Layak Anak). Untuk itu, diharapkan SKPD dan pemerintah kecamatan di Kabupaten Pangandaran sudah memahami dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, sesuai dengan 5 kluster serta 24 indikator untuk evaluasi KLA.

Terlebih evaluasi selanjutnya akan dilaksanakan bulan Maret 2020. Untuk persiapan evaluasi administrasi bagi SKPD atau kecamatan yang sudah mempersiapkan dokumen kelengkapan administrasi sesuai indikator yang diminta, maka sudah bisa mulai di-upload secara offline dari Januari sampai Maret.

Sehingga pada saatnya nanti bisa langsung di-online-kan. Sedangkan, untuk teknik evaluasi pada bulan Maret 2020 akan berbeda dengan evaluasi awal tahun 2019 lalu.

“Kalau evaluasi tahun 2019 adalah evaluasi mandiri, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, sampai evaluasi akhir dilaksanakan oleh Kemen P3A, tapi untuk tahun sekarang evaluasi mandiri, verifikasi administrasi dan verfikasi lapangan dilakukan oleh provinsi, baru nanti verifikasi akhir oleh Kemen P3A,” jelas Ayi. (Ntang/R3/HR-Online)