Didi Irawadi Ajak Warga Lakbok Ciamis Menabung di Bank

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Puluhan warga Kecamatan Lakbok dan Purwadadi mengikuti acara seminar “Peran LPS terhadap nasabah dan Bank” yang dilaksanakan di Gedung Dakwah Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis oleh Didi Irawadi, Senin (13/01/2020).

Pantauan HR di lapangan, acara seminar Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut dihadiri oleh anggota Komisi XI DPR-RI, Didi Irawadi Syamsuddin, didampingi oleh anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Hakimah, serta Narasumber dari Komisioner LPS Jakarta.

Menurut Didi Irawadi, tujuan diadakannya seminar tersebut untuk memberikan pemahaman serta pembelajaran kepada masyarakat tentang keamanan dan pentingnya menabung. 

“LPS adalah sebuah lembaga penjamin nasabah ketika sebuah bank mempunyai masalah / bangkrut. LPS inilah yang nantinya akan mengurus dan menjamin kemanan uang para nasabah. Maka dari itu, kami sebagai DPR dari Komisi XI, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk menyampaikan dan mengajak kepada masyarakat agar membiasakan untuk menabung di Bank yang sudah kerjasama dengan LPS. Seperti halnya Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA dan masih banyak Bank yang kompeten sehingga sangat aman bagi para nasabah,” katanya.

Dalam kegiatan ini, lanjut Didi, pihknya juga langsung membawa narasumber dari LPS yang memaparkan bagaimana dan apa gunanya itu LPS. Hal ini agar masyarakat lebih bisa mengerti dan mau membiasakan diri untuk menabung sejak dini. 

“Ketika kita menyimpan (menabung) uang di bank yang ada penjaminnya, itu sudah pasti uang kita akan lebih aman. Jadi mari kita biasakan untuk rajin menabung dengan jumlah sesuai penghasilan kita. Kami juga mengajak kepada masyarakat untuk biasakan menabung di bank. Jangan pernah ada lagi masyarakat yang menyimpan uangnya di dalam laci atau di bawah bantal. Sebagai contoh saja, jika rumah kita kebanjiran atau kebakaran. Uang yang tersimpan di dalam laci atau bawah bantal itu otomatis akan rusak dan tidak bisa digunakan. Tapi dengan kita menyimpannya di bank, selain daripada aman saat rumah kita terkena musibah, uang yang kita tabung di bank juga akan menjadi perputaran ekonomi besar bagi masyarakat,” terangnya.

Kasus Jiwasraya Adalah Sebuah Penghianatan Terhadap Uang Rakyat

Sebagain Anggota Komisi XI DPR-RI, Didi Irawadi mengecam atas terjadinya kasus Jiwasraya yang telah membuat kerugian jutaan nasabah.

“Kasus Jiwasraya ini adalah sebuah tragedi yang sangat memalukan. Tentunya kami sebagai anggota DPR akan mendorong Pansus DPR untuk mengusut kasus ini. Yang pasti dalam hal ini kami mendorong upaya hukum. Kalau memang ada penyimpangan, pelakunya harus segera diproses secara hukum. Ssaya juga berharap, KPK, Kepolisian serta Kejaksaan untuk turun tangan, karena kasus ini merupakan sebuah penghianatan terhadap uang rakyat. Asuransi Jiwasraya ini telah berdiri sejak tahun 1859, lebih dari 150 tahun tidak pernah ada masalah dan tiba-tiba kini muncul kasus yang sangat besar. Tentu ini harus ada jalan keluar terbaik, jangan sampai rakyat yang dirugikan. Karena nasabah Jiwasraya ini jumlahnya sangat besar lebih dari lima juta nasabah. Kalau memang ada indikasi penyalahgunaan uang, ini harus secepatnya dilakukan proses hukum,” katanya.

Jajang, salah seorang peserta seminar, mengaku belum begitu paham terkait apa itu LPS. Sehingga dirinya pun mengucapkan terimakasih atas adanya seminar yang dilakukan oleh anggota DPR-RI tersebut. 

“Terus terang saja, bagi kami yang namanya LPS itu masih awam. Apalagi masyarakat di desa seperti halnya di Lakbok ini. Kan masih banyak yang tidak mempunyai tabungan di bank. Hal ini lantaran ekonomi di desa yang notabenenya kaum tani, angat jauh untuk sampai ke arah simpanan bank. Yang ada mah saat ini adalah bank yang nyimpan di rakyat. Ya kebanyakan kita mah kan pada ngajukan kredit ke bank. Jadi bukan kita yang nyimpan di bank. Tapi sebaliknya,” katanya.

Sementara itu, Deni N Suganda, salah seorang tokoh di Lakbok, menyoroti soal pelaksanaan seminar LPS yang dianggapnya tidak tepat sasaran.

“Bukannya menyalahkan atau tidak mau diadakan seminar seperti ini. Namun menurut saya lokasi pelaksanaannya yang salah. Jika pemerintah mau melakukan seminar seperti ini mestinya dilakukannya bukan di Lakbok yang notabene masyarakatnya hanya petani, yang jarang mempunyai simpanan di bank. Alangkah baiknya itu dilaksanakannya di daerah yang perputaran ekonominya tinggi. Seperti halnya jika di wilayah zona lima itu ya di daerah Banjarsari. Jika di Banjarsari rasanya lebih tepat lantaran kultur masyarakatnya cenderung mereka itu kebanyakan para pedagang yang dalam setiap harinya ada kegiatan perputaran uang. Jadi penyampainya pun gak bakal sia-sia. Coba jika pelaksanaan seperti sekarang (di Lakbok) saya kira akan sia-sia lantaran itu dia tadi masih banyak warga yang tidak mempunyai atau menyimpan uang di bank,” katanya. (Suherman/Koran HR)