Peresmian RSUD Pandega Pangandaran Mundur, Ini Alasannya

Peresmian RSUD Pandega Pangandaran
Evaluasi dan Koordinasi Manajemen RSUD Pandega, Dinas terkait, DPRD Pangandaran dan PT HK, Jum'at (17/1/2020). Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),– Peresmian RSUD Pandega Pangandaran dipastikan mundur. Hal ini lantaran masih ada beberapa pekerjaan yang belum beres.

Mundurnya peresmian RSUD Pandega terungkap saat rapat evaluasi dan koordinasi DPRD Pangandaran dengan Dinas Kesehatan, Dinas PU, manajemen RS, dan kontraktor PT HK, bertempat di Gedung RSUD Pandega, Jum’at (17/1/2020).

Bupati Kabupaten Pangandaran, H Jeje Wiradinata mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi dan koordinasi terkait persiapan pembukaan dan peresmian RSUD Pandega Pangandaran.

Evaluasi dilakukan seiring adanya komplain dari anggota DPRD terkait hasil monitoring. DPRD Pangandaran menemukan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

“Kita lakukan evaluasi serta sepakat refungsi bangunan, setelah membentuk tim kecil terlebih dulu, baru kemudian launching,” kata Jeje usai rapat evaluasi dengan manajemen RSUD Pandega, Kontraktor PT HK dan DPRD Pangandaran.

Jeje menambahkan, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tim khusus meminta kontraktor pelaksana bisa menyelesaikannya dalam waktu satu bulan. Sehingga otomatis rencana peresmian yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan Februari, mundur menjadi sekitar bulan Maret.

“Ketua tim kecil ini dipimpin oleh Asda I yang akan terus memantau progresnya, kita ingin semua baik kemungkinan bulan Maret baru bisa launching,” pungkas Jeje.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pangandaran, Ade Ruminah, mengatakan, secara fisik pembangunan sudah selesai, tapi setelah melihat hasil pekerjaannya, pihaknya merasa kecewa.

Berita Terkait: Plafon RS Pandega Bocor, Komisi 3 Pangandaran Soroti Kinerja PT HK

Ade menyebut saat cuaca hujan besar, plafon saja sudah bocor. Begitupun dengan cat dan gypsum, ditambah lift yang belum bisa beroperasi.

“Mendapat laporan dari Dinas Kesehatan sudah beres 100 persen, kami Komisi III ke lapangan, ternyata banyak pekerjaan yang belum diselesaikan,” kata Ade.

Dikatakan Ade, pihaknya yang memiliki fungsi pengawasan beranggapan jangan sampai RS sudah dibuka dan menerima pasien, tetapi masih ada pekerjaan yang sedang dilakukan. Nanti akan timbul preseden buruk dari masyarakat.

“Sudah kita sampaikan kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya agar jangan dulu dipaksakan opening, tunggu sampai semuanya beres dan tidak ada kendala, baru silakan launching,” pungkasnya. (Madlani/R7/HR-Online)

Loading...