Sabtu, Mei 21, 2022
BerandaBerita BanjarTuntut Transparansi, Warga Sukamukti Kota Banjar Geruduk Kantor Desa

Tuntut Transparansi, Warga Sukamukti Kota Banjar Geruduk Kantor Desa

Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Tuntut trasparansi, sejumlah warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Sukamukti (FMPS), mendatangi Kantor Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, Jum’at (31/01/2020).

Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi karena merasa kecewa dengan pemerintah desa, yang dinilai kurang transparan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dan pengelolaan BUMDes.

Ketua FMPS, Otong Sudianto, mengatakan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan, di antaranya terkait transparansi pengangkatan perangkat desa dan kepastian pengelolaan aset BUMDes di Desa Sukamukti.

Selain itu, juga mengenai transparansi soal pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi publik tentang kegiatan desa. Kami ingin pembangunan untuk masyarakat,” kata Otong, saat melakukan audiensi dengan pihak Pemerintah Desa Sukamukti.

Ia juga menyebutkan, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan tidak pernah ada koreksi, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat kurang valid dan akuntabel. Salah satunya tentang penggunaan anggaran.

“Karena kurang transparansi itu yang menyebabkan kami tidak puas dengan kepemimpinan saat ini,” tandas Otong.

Anggota FMPS lainnya, Rubiantoro, menambahkan, selain transparansi, masyarakat juga ingin berpartisipasi dan ada keterlibatan dalam proses pembangunan di desanya.

Selain itu, masyarakat juga meminta kejelasan tentang aset Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga ada transaksi penjualan atau dijual.

“Tujuan dan fungsi BPD harus diperjelas. Intinya, semua harus kembali ke aturan dan peran fungsi masing-masing,” kata Rubiantoro.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Sukamukti, Budi Hariyono, mengatakan, bahwa pihak pemerintah desa sudah melakukan transparansi melalui Kadus (Kepala Dusun) dan papan informasi. Hanya saja rinciannya kurang detail.

Namun, pihaknya pun mengakui mengenai adanya kekeliruan sedikit dalam pencatatan anggaran, dan itu bukan disengaja, hanya ada kesalahan cetak dalam hal persentase.

“Itu percetakannya yang salah membagi presentasi anggaran saja. Jadi dari percetakan. Kalau dari angka mah nggak ada yang berubah, dan bisa dibuktikan dengan APBDes global,” terangnya.

Sedangkan, terkait aset BUMDes yang dipertanyakan FMPS, Budi menyebutkan bahwa aset tersebut bukanlah aset BUMDes, dan selama ini pengelolaan BUMDes di Sukamukti juga tetap berjalan.

“Itu bukan aset BUMDes, ada bukti tertulisnya. Jadi intinya ini cuman kesalah pahaman dan miskomunikasi saja,” kata Budi. (Muhlisin/R3/HR-Online)

- Advertisment -