30 Desa di Pangandaran Nunggak Bayar PBB

Bayar Pajak
Kepala BPKAD Pangandaran, Hendar Suhendar. Foto: Enceng/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pangandaran mengungkapkan terdapat sejumlah desa yang masih melunasi bayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kepala BPKAD Pangandaran, Hendar Suhendar, mengatakan, dari 93 desa yang ada di Pangandaran baru 63 yang melunasi PBB, sementara 30 desa lagi masih menunggak.

“Jumlah uang PBB yang belum dibayar dari tahun 2014 mencapai Rp  2,8 miliar. Sementara untuk tahun 2019 saja jumlah piutang sebesar Rp. 1 miliar,” ujarnya kepada Koran HR, Senin (17/02/2020).

Hendar mengatakan, sebagian besar piutang PBB yang belum dibayar dikarenakan uang tersebut terpakai oleh kolektor. Ia mengungkap, sebagian wajib pajak sudah melunasi, hanya saja kolektor belum menyetorkannya.

“Tentu sudah kita tindaklanjuti. Sebagian ada yang sudah untuk mengembalikannya. Pada intinya piutang itu harus bisa kita ambil,” tegas Hendar.

Adapun untuk desa yang belum bisa melunasi PBB, kata Hendar, akan diproses lebih lanjut, seperti dilakukan penyitaan atau pun tindakan lainnya. Namun pihaknya masih menunggu SOP dari Bupati terlebih dahulu.

“Bisa saja desa yang belum melunasi PBB nanti ADD-nya dikurangi atau siltapnya akan ditahan dulu. Nanti kita tunggu hasil pemeriksaan di lapangan, apakah nyangkut di kolektor atau di wajib pajak,” imbuhnya. (Enceng/Koran HR)

Loading...