50% Dana BOS untuk Honorer, AHN Kota Banjar; Angin Segar Bagi Kesejahteraan Guru Honorer

Penggunaan maksimum dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebesar 50 persen untuk kesejahteraan guru honorer.
Penggunaan maksimum dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebesar 50 persen untuk kesejahteraan guru honorer. Foto: Ilustrasi.

Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kota Banjar, Jawa Barat, menanggapi positif adanya kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, tentang penggunaan maksimum dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebesar 50 persen untuk kesejahteraan guru honorer.

Ketua AHN Kota Banjar, Hanasa, menganggap kebijakan menaikkan hingga tiga kali lipat penggunaan dana BOS dari sebelumnya yang hanya 15 persen, merupakan angin segar untuk membantu kesejahteraan guru honorer, terutama yang ada di daerah.

“Tentu itu merupakan angin segar yang berimbas pada kesejahteraan guru honorer, terutama yang ada di daerah, dan kami dari AHN turut mendukung realisasi kebijakan tersebut,” kata Hanasa, kepada HR Online, via telepon selulernya, Jum’at (14/02/2020).

Hanya saja, lanjut Hanasa, yang menjadi persoalannya berani atau tidak pihak dinas terkait dan kepala sekolah selaku pengelola, menaikkan honor sampai 50 persen sesuai kebijakan baru, dari yang semula hanya 15 persen.

Ia menyebutkan, saat ini penghasilan untuk guru honorer di Kota Banjar masih di bawah rata-rata, dan nominalnya bervariasi antara Rp 200 ribu, Rp 300 ribu, sampai Rp 400 ribu per bulan.

“Tentu kami dari AHN menyambut baik kebijakan itu, yang paling penting keberanian implementasi kebijakan di lapangan. Berani apa tidak pihak pengelola dana BOS,” tandasnya.

Adapun mengenai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang harus dipenuhi sebagai persyaratan, untuk tenaga guru honorer di Kota Banjar hampir semuanya sudah mempunyai NUPTK.

“Jumlahnya ada sekitar 600 orang guru honorer di Kota Banjar, dan semua sudah punya NUPTK, jadi tinggal pelaksanaannya saja,” jelas Hanasa.

Dengan adanya kebijakan baru tersebut, pihaknya berharap pemangku kebijakan di daerah, yakni Dinas Pendidikan dan pihak sekolah bisa menjalankan program tersebut.

“Kebijakan itu paling tidak bisa membawa perbaikan buat kesejahteraan rekan-rekan guru honorer, khususnya di Kota Banjar. Semoga bisa dilaksanakan,” harapnya.

Sebelumnya ramai diberitakan di berbagai media bahwa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, menyebut penggunaan dana BOS maksimum 50 persen untuk gaji guru honorer tidak bertentangan dengan aturan MenPAN-RB. (Muhlisin/R3/HR-Online)

Loading...