Panitia Kebingungan Pernyataan Ketua DPRD Ciamis Soal TPS Pilkades 1 Titik tidak Sah

Ketua DPRD Ciamis
Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana. Foto: Muhafid/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana, soal tidak diperbolehkannya TPS pada satu titik lokasi membuat Panitia Pilkades di wilayah Banjarsari gundah.

Baca juga: Nanang Permana; Pilkades Dinyatakan Tidak Sah Jika Dilaksanakan di Satu Lokasi TPS

Sekretaris Desa Sindanghayu, Kecamatan Banjarsari, Nunu, mengatakan, pernyataan Ketua DPRD soal TPS dalam satu titik bisanya dinyatakan tidak sah tersebut membuat para Panitia Pilkades bingung.

“Jelas kami merasa bingung dengan munculnya pernyataan Pak Nanang yang ditulis di Harapan Rakyat Online. Di sini kami menyorotinya bagaimana Ketua Dewan bisa menyatakan hal itu secara tiba-tiba di saat banyak panitia yang sudah merencanakan pelaksanaan pemungutan suara di satu titik lokasi. Kami juga butuh penjelasan yang lebih detail lagi agar kami dan para panitia tidak jadi bingung,” katanya kepada HR Online, Jumat (21/02/2020).

Hal senada dikatakan Heri Graha, salah satu Panitia Pilkades di Banjarsari. Lantaran penyataan Ketua DPRD tersebut, pihaknya langsung mengadakan rapat dadakan dengan para panitia menyikapi hal tersebut.

“Jelas kami di sini bingung dengan pernyataan Pak Ketua Dewan ini. Bahkan bukan hanya kami panitia yang dibikin bingung, namun beberapa panitia Pilkades di desa lain pun sempat menelpon dan menanyakan terkait pernyataan Pak Nanang itu,” katanya.

Heri menjelaskan, pelaksanaan Pilkades saat ini masih berpegang pada Perbup nomor 33 pasal 34 ayat ayat 4, tentang pelaksaan Pilkades serentak. 

Pihaknya pun mempertanyatakan dasar hukum yang disampaikan Ketua DPRD soal Perda tahun 2016. Sebab, setelah dicari di Google tidak ada, namun yang ada justru tentang penguatan retribusi. Jadi, dalam Perda tersebut tidak ada yang berkaitan dengan Pilakdes.

Ia pun mempertanyakan Ketua DPRD apakah tidak salah dalam memahami Perda tersebut, atau medianya yang salah menulis statemen Ketua DPRD atau pihaknya sebagai panitia yang tidak tahu.

“Saat ini kami lagi mencari. Kami juga saat ini sedang minta petunjuk kepada pihak kecamatan lalu ke DPMPD juga sebagai leading sektor. Jangan sampai kerja kami yang sudah hampir 80% tinggal menentukan nomor urut dan pelaksanaannya nantin pada 12 April,” tegas Heri.

Ia pun mengharapkan agar persiapan Pilkades yang sudah benar-benar matang justru berubah gara-gara statemen Ketua DPRD tersebut. Apalagi sebelumnya Babinsa dan Bhabinmas menyatakan boleh di satu titik atau disebar sebagaimana dalam Perbub Nomor 33.

“Jika persoalan tersebut masih belum bisa terselesaikan secara cepat, saya akan langsung datang ke Ciamis untuk mempertanyakan aturan mana yang harus diterapkan pada Pilkades mendatang. (Suherman/R6/HR-Online)

Loading...