Tingkatkan Pengetahuan Kader, Pemkab Ciamis Gelar Lomba Pengelola Program KKBPK

Tingkatkan Pengetahuan Kader, Pemkab Ciamis Gelar Lomba Pengelola Program KKBPK
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Ciamis, Drs. H. Dondon Rudiana, M.Si, saat membuka kegiatan lomba pengelola program KKBPK tingkat Kabupaten Ciamis, Selasa (25/2/2020) di Aula Stikes Muhammadiyah Ciamis. Foto: Istimewa

Berita Ciamis (harapanrakyat.com).- Pemkab Ciamis melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Ciamis, menggelar lomba pengelola program Kader Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Kabupaten Ciamis, Selasa (25/2/2020) di Aula Stikes Muhammadiyah Ciamis.

Lomba tersebut dilaksanakan 4 hari, dari Selasa hingga Jumat (25-29/2/2020), diikuti oleh para pengelola program KKBPK mulai dari PKB/ PLKB, TPD, PPKBD dan akseptor KB Lestari perwakilan 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Ciamis, Drs. H. Dondon Rudiana, M.Si, mengatakan, lomba pengelola program KKBPK ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader atau pengelola KKBPK, agar lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Sebagai agen dalam penyampaian pesan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat, pengelola program KKBPK diharapkan mampu menyampaikan komunikasi, informasi dan edukasi lebih baik lagi,” ujar Dondon saat membuka kegiatan.

Dondon menjelaskan, lomba pengelola program KKBPK ini juga dilaksanakan sebagai ajang evaluasi pelaksanaan program. Menurutnya, program KKBPK bertujuan untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga dan ekonomi produktif.

“Sementara misi program ini (KKBPK) adalah melakukan pembangunan keluarga dengan ekonomi produktif dan pelaksanaan fungsi keluarga,” katanya.

Dondon menegaskan, keluarga di Ciamis harus mengikuti program Keluarga Berencana (KB) yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Pasalnya, ledakan pertumbuhan penduduk berpotensi menyebabkan gejolak sosial dalam masyarakat.

“Penduduk adalah sentra pembangunan, jika tidak dikendalikan maka akan berpotensi menimbulkan gejolak sosial, maka dari itu setiap keluarga harus ikut KB,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dondon mengungkapkan, keluarga berkualitas dapat diukur dari peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga tersebut. Indikator keluarga yang mengalami peningkatan ketahanan dan kesejahteraan dapat dilihat dari pelaksanaan 8 fungsi keluarga.

“Maka dari itu, kami minta kepada semua pengelola program KKBPK agar bekerja semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan setiap keluarga,” pungkasnya. (Jujang/Koran HR)

Loading...