Selasa, Mei 24, 2022
BerandaBerita CiamisRamai-ramai Membantah Ridwan Saidi (1): Indikator Ekonomi Kerajaan di Ciamis

Ramai-ramai Membantah Ridwan Saidi (1): Indikator Ekonomi Kerajaan di Ciamis

Ramai-ramai Membantah Ridwan Saidi (1): Indikator Ekonomi Kerajaan di Ciamis

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pernyataan Ridwan Saidi menimbulkan polemik berkepanjangan di kalangan masyarakat Ciamis, Jawa Barat. Pernyataan yang awalnya diunggah Vasco Ruseimy di kanal YouTube Macan Idealis itu mendapat berbagai kecaman dari akademisi, budayawan, dan tentu saja masyarakat Ciamis.

Ada tiga pernyataan Ridwan Saidi yang disoroti berbagai pihak. Pertama, Budayawan Betawi ini menyebutkan di Ciamis tidak ada kerajaan. Kedua, prasasti yang ada di Ciamis itu adalah prasasti palsu buatan Belanda. Ketiga, Galuh artinya brutal. Khusus untuk pernyataan ketiga, belakangan Ridwan Saidi mengatakan arti tersebut didapatnya dari Kamus Kuno Armenia.

HR Online mengumpulkan berbagai pendapat sejarawan, filologi, dan akademisi untuk membantah pernyataan Ridwan Saidi. Rencananya akan ada beberapa tulisan yang kami turunkan sebagai bantahan dari pernyataan Ridwan Saidi yang kontroversial.

Indikator Ekonomi Kerajaan di Ciamis

Ridwan Saidi menyebutkan indikator ekonomi sebuah kerajaan adalah adanya tambang emas atau pelabuhan niaga yang bisa membiayai sebuah kerajaan.

Dia menyebut di Ciamis tidak ada pelabuhan niaga maupun tambang emas, sehingga keberadaan Kerajaan Galuh di Ciamis meragukan.

“Dari mana dia membiayai pasukan kavaleri kerajaan kalau tidak ada sumber ekonomi seperti emas atau pelabuhan?” ucapnya saat HR Online menghubungi Ridwan Saidi beberapa waktu lalu.

Lalu benarkah indikator ekonomi sebuah kerajaan adalah pelabuhan niaga dan tambang emas?

Dudih Sutrisman, seorang pegiat Sejarah dan Budaya di Jawa Barat, dan penulis buku sejarah Dari Salakanagara hingga Sumedang Larang: Histori Jawa Bagian Barat (2019), menyebutkan indikator ekonomi sebuah kerajaan tidak melulu harus ada pelabuhan niaga dan tambang emas.

“Sebetulnya tidak juga sih. Karena kan kerajaan-kerajaan Sunda itu bukan berbasis maritim ekonominya. Tapi agraris, hasil pertanian dan perkebunan. Memang untuk proses distribusi perekonomiannya itu menggunakan dua jalur, jalur darat dan jalur air. Darat menggunakan pedati, air menggunakan sungai dan bahkan membangun kanal,” terangnya kepada HR Online, Senin (17/2/2020).

Dudih juga mengingatkan leluhur Galuh adalah Kerajaan Tarumanagara dikenal dengan adanya sistem kanal untuk transportasi dan perekonomiannya. Sehingga bisa saja sistem transportasi itu pun digunakan saat periode Kerajaan Galuh.

“Sementara kalau berbicara pelabuhan niaga, sejarah kan mencatat kalau Pelabuhan Sunda Kelapa itu milik Pajajaran. Dalam catatan sejarah, Pajajaran itu kan penerus Kemaharajaan Sunda (Galuh dan Sunda). Jadi bukan tidak mungkin kan pelabuhan itu sudah ada, dan jadi pelabuhan utama saat era Galuh,” lanjutnya.

Tambang Emas jadi Salah Satu Indikator Ekonomi Kerajaan?

Selain itu, terkait tambang emas yang disebut Ridwan Saidi sebagai salah satu indikator ekonomi kerajaan, Dudih menyebutkan, alam setiap daerah berbeda-beda. Bisa saja tidak ada tambang emas, tapi ada tambang mineral lainnya, seperti pasir, kapur, batuan-batuan.

“Tambang emas ya? Itu juga tidak jadi indikator penentu untuk menyebut suatu daerah sebagai Kerajaan. Kan alam itu beda-beda, tapi kita ingat lagi loh Tambang Emas Cikotok itu dulu wilayahnya masuk ke mana? Kemaharajaan Sunda juga kan, selain emas, kan bisa tambang mineral lain seperti pasir, kapur, batuan-batuan, dan lain-lain,” terangnya.

Ketika ditanya apa ada jejak yang bisa memastikan tambang mineral yang menyokong kerajaan di Ciamis, Dudih menjawab belum ada catatan pasti. Hanya saja, sejarah mencatat tambang emas Cikotok mulai dikelola Belanda tahun 1936.

“Ridwan Saidi kan menyebutkan kalau yang punya tambang itu salah satunya adalah Kerajaan Sunda. Beliau tidak atau belum memahami kalau sejarah Kerajaan di Jawa Barat itu saling berkaitan. Sunda dan Galuh itu pernah dipersatukan kembali oleh Sanjaya, Raja Galuh, yang menikah dengan putri Sunda,” terangnya.

Karena pernikahan tersebut, Sanjaya yang tercatat sebagai Raja Galuh menguasai kembali seluruh wilayah eks Kerajaan Tarumanagara sebagai Kemaharajaan Sunda.

“Ciamis itu kan ibukotanya Galuh, wilayah kekuasaannya membentang di mana-mana, di Ciamis memang gak ada tambang emas, tapi bisa saja kan di wilayah yang dikuasai Galuh ada tambang emas juga?” tegasnya.

Masyarakat Galuh Adalah Masyarakat Agraris

Hal senada juga disebutkan oleh Syarif Hidayat, salah seorang akademisi dan deklarator Dewan Kebudayaan Kota Banjar. Syarif menuturkan masyarakat Sunda memiliki pencaharian dari pertanian dan perdagangan. Karena itu, ditinjau dari aspek geografis, Sunda termasuk Kerajaan Galuh saat itu adalah daerah agraris dan maritim.

“Dalam naskah Sanghyang Siksakandang Karesian dan Carita Parahiayangan (CP), banyak yang berpendapat pertanian adalah mata pencaharian masyarakat Sunda pada abad ke-14 dan ke-15. Masyarakat Sunda pada masa itu biasa bercocok tanam,” katanya.

Syarif melanjutkan, pada naskah tersebut juga diungkapkan berbagai perkakas pertanian yang digunakan pada masyarakat pada abad ke14 dan abad ke-15.

“Dari perspektif sosiologi dan etnografi, masyarakat Galuh penghasilan utamanya dari bidang pertanian. Termasuk gula aren, minyak kelapa, penghasil kayu, karet, dan lain-lain,” ungkapnya.

Sementara jika dilihat dari teori struktur sosial, menurut Syarif, ada karakteristrik khusus masyarakat agraris, yakni adanya kaum borjuis dan kaum proletar.

“Jika dihubungkan dengan masyarakat Priangan, ada istilah menak dan somah. Menak itu tuan tanah, sementara somah itu pengelola tanah milik menak,” terangnya.

Selain adanya kaum borjuis dan somah, masyarakat agraris juga punya aliran irigasi untuk sawah-sawahnya. Termasuk untuk menanam padi di pegunungan atau yang dikenal dengan huma.

“Fakta itu ditunjukkan sampai sekarang, yakni banyaknya kawasan pertanian di wilayah Ciamis, Banjar yang cukup produktif. Hal itu sebagai mata pencaharian utama masyarakat Galuh,” terangnya.

Carita Parahiangan dan Naskah Purwaka Caruban Nagari

Jika penjelasan di atas belum cukup, Yulia Sofiani, sejarawan yang juga dosen di Universitas Siliwangi, jurusan pendidikan Sejarah, menguatkan pernyataan Syarif Hidayat.

“Dalam Carita Parahiangan kalau Babe (Ridwan Saidi) mau baca, nanti Babe bisa nemu kenyataan bahwa Kerajaan Sunda-Galuh itu dijalankan berlandaskan ekonomi perladangan dan aktivitas maritim,” tulisnya.

Kata dia, meskipun Kerajaan Galuh ibukotanya ada di wilayah pedalaman, namun seperti halnya Majapahit yang ibu kotanya di pedalaman, Galuh pun bisa menjalankan aktivitas kemaritiman.

“Kalau ditanya buktinya mana? Pada zaman itu, sudah ada petugas khusus yang namanya Pangurang Dasa Calagra. Dia ini adalah petugas pemungut pajak di pelabuhan. Pelabuhan Galuh adanya di Japura (Cirebon), termasuk di Kalapa juga, rekanannya pun bukan main-main dari Tiongkok,” ungkapnya.

Bahkan, saat itu ada juga pedagang-pedagang keliling yang menunggu berbagai macam komoditi untuk dijual kembali ke Malaka.

“Komoditinya berupa kebutuhan pokok, seperti beras, gula, rempah, dan yang utama itu kayu jati. Sehingga apabila ada pertanyaan dari mana Kerajaan Galuh bisa membiayai kerajaannya? Ya dari perdagangan yang berbasis perladangan itu. Dikelola melalui aktivitas maritim kemudian hasilnya dijual ke luar wilayah,” terangnya.

Yulia juga menyebutkan Cirebon itu sebelum ‘dimerdekakan’ dan kemudian dijadikan kesultanan oleh Sunan Gunung Jati, merupakan salah satu wilayah perdagangan maritim Galuh dan berpusat di Kawali.

“Ada Lemah Wungkuk, ada Japura, semuanya ada di Cirebon Girang, belum lagi pelabuhan lainnya adalah Cimanuk yang punya beberapa cabang pelabuhan sungai seperti Cilutung, Cipelas, dan Cikiruh. Jelas-jelas juru labuan Japura itu diangkat oleh Raja Galuh. Nantinya berkembang jadi pelabuhan besar. Babe bisa baca naskah Purwaka Caruban Nagari,” pungkas perempuan kelahiran Ciamis yang juga menulis buku ‘Gaya Hidup Bupati-bupati Galuh’. (Ndu/R7/HR-Online)

- Advertisment -