Smartphone ‘Sapa Warga’ Rusak di Pangandaran, Pemdes yang Harus Perbaiki

Smartphone 'Sapa Warga' Rusak
Salah satu smartphone 'Sapa Warga' yang rusak di Pangandaran. Foto: Enceng/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),– Perbaikan smartphone ‘Sapa Warga’ yang rusak di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menjadi kewenangan Pemerintah Desa. Hal itu ditegaskan Dinsos PMD (Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Pangandaran.  

Asep Deni, Kasi Penataan Desa Dinsos PMD Pangandaran, mengatakan, smartphone yang dipegang para ketua RW dari program ‘Sapa Warga’ menjadi aset Pemerintah Desa.

“Belanja smartphone tersebut anggarannya berasal dari Pemprov Jawa Barat tahun 2019. Total bantuan keuangan dari Pemprov untuk Desa tahun 2019 itu jumlahnya Rp 127.288.000,” ujar Asep, Jum’at (21/2/2020).

Anggaran tersebut dialokasikan untuk 4 kegiatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Asep menerangkan, anggaran sebesar Rp 127.288.000 dari Bantuan Keuangan Pemprov Jawa Barat, dialokasikan untuk TPAPD sebesar Rp 15 juta, termasuk pengadaan smartphone sesuai jumlah RW yang ada di masing-masing Desa. Masing-masing smartphone yang dibeli seharga Rp 1.300.000.

“Termasuk dari Bantuan Keuangan Pemprov itu untuk pulsa ‘Sapa Warga’ selama 6 bulan, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah RW yang mendapatkan smartphone. Nah, sisanya baru digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” terangnya.

Baca Juga: HP Gampang Panas, 35 Unit Smartphone ‘Sapa Warga’ di Pangandaran Rusak

Asep juga menegaskan smartphoe tersebut tidak menjadi milik perorangan Ketua RW. Sehingga Pemdes berkewajiban untuk mendanai pemeliharaan maupun perbaikannya

“Smatrphone-nya itu bukan jadi milik perorangan, karena itu, biaya pemeliharaannya harus didanai dari keuangan Desa atau APBDes,” katanya.

Pemdes yang Berwenang Perbaiki Smartphone ‘Sapa Warga’ yang Rusak

Ketika terjadi kerusakan smartphone ‘sapa warga’ tersebut, kata dia, maka kewenangannya ada di Pemerintah Desa dan penyedia. Karena penyedia merupakan pihak yang mendistribusikan smartphone tersebut.

“Kalau ada smartphone yang rusak padahal baru dibeli, maka secepatnya harus diperbaiki, bahkan harus diganti oleh penyedia. Hal ini sesuai kesepakatan sebelum pembelian,” terang Asep.

Menurut Asep, Pemerintah Desa yang memiliki kewenangan pembelajaan, karena itu Dinsos PMD tidak memiliki kewenangan dalam masalah smartphone ‘Sapa Warga’ yang rusak.

“Kami tidak punya kewenangan apapun, termasuk untuk menginterpensi Pemdes dan penyedia,” tegasnya.

Dinsos PMD dan Pemprov Jawa Barat hanya memiliki kewenangan dalam pengawasan dan evaluasi. Meskipun begitu, diakui Asep, hingga saat ini pihaknya belum melakukan monitoring.

“Sudah ada rencana kami untuk melaksanakan monitoring, termasuk juga untuk mengukur efektifitas dari pembelanjaan maupun penggunaan smartphone ini,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan sebanyak 35 smartphone ‘Sapa Warga’ yang digunakan para ketua RW di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, rusak. Kerusakan smartphone tersebut disinyalir karena gampang panas dan baterainya cepat habis. (Ceng2/R7/HR-Online)

Loading...