Jumat, Mei 20, 2022
BerandaBerita BanjarAnaknya Tak Masuk JKN-KIS, Warga Kurang Mampu di Kota Banjar Ini Bingung...

Anaknya Tak Masuk JKN-KIS, Warga Kurang Mampu di Kota Banjar Ini Bingung Berobat

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Fatimah (36), warga kurang mampu di Kota Banjar sempat kebingungan saat hendak membawa anaknya berobat. Anak Fatimah diketahui terkena tipus namun terkendala biaya untuk perawatannya.

Fatimah bersama Kusumanagara (8), anaknya tersebut tinggal di Lingkungan Sukarame RT 1, RW 25 Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, Jawa Barat.

Selain lahir di keluarga kurang mampu, Kusumanagara yang juga seorang bocah yatim tersebut belum tercover dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-KIS.

“Sudah enam hari ini anak saya sakit. Kemarin juga sempat diperiksakan ke klinik kesehatan namun belum juga sembuh masih lemas dan dibawa pulang,” kata Fatimah kepada awak media, Senin (2/3/2020).

Kata Fatimah, selama ini dia dan keluarganya sudah terdata dan masuk dalam program jaminan kesehatan nasional atau JKN-KIS. Namun untuk anaknya tidak ikut tercover dalam data JKN-KIS.

Karena tidak ikut tercover, ia pun sempat merasa bingung ketika akan membawa anaknya ke rumah sakit mengingat biaya untuk perawatan juga tidak sedikit.

“Sudah ada kalau kartu kepesertaan JKN-KIS, tapi untuk anak saya nggak tercantum di dalam data, saya juga kurang tahu,” katanya.

Kusumanagara, Anak Warga Kurang Mampu di Kota Banjar Langsung Dibawa ke RSUD

Menanggapi adanya warga kurang mampu yang kesulitan mengobati anaknya yang sakit, Lurah Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, Bambang D Sutanto bersama Ketua Jabar Bergerak Kota Banjar, Arif Fatuhurrahman, langsung mendatangi rumah Fatimah di Lingkungan Sukarame.

Selanjutnya, Kusumanagara pun dibawa ke Puskesmas Banjar 3 untuk dilakukan pengecekan. Setelah itu, Kusumanagara dirujuk ke rumah sakit agar diberikan perawatan lebih lanjut.

Perihal belum masuknya nama anak tersebut dalam program JKN-KIS dan terpisah dari data keluarganya, Bambang mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial agar segera dicarikan solusi.

“Sekarang kan SKTM sudah tidak berlaku lagi, untuk itu nanti kita koordinasikan langsung dengan pihak Dinas Sosial biar nanti segera ditindaklanjuti,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online)

- Advertisment -