Minggu, Mei 29, 2022
BerandaBerita CiamisIni Pernyataan Ketua BUMDes Ciparay Ciamis, Terkait Dugaan Penyelewengan Anggaran

Ini Pernyataan Ketua BUMDes Ciparay Ciamis, Terkait Dugaan Penyelewengan Anggaran

Berita Ciamis (harapanrakyat.com),- Terkait polemik dugaan adanya penyelewengan anggaran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Ciparay, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang sudah ditangani pihak Inspektorat, Ketua BUMDes Ciparay periode 2017-2018 pun angkat bicara.

Kepada HR Online, Ketua BUMDes Ciparay, Elis, di dampingi suaminya, Cecep, mengatakan jika dirinya tidak pernah melakukan penyalahgunaan anggaran BUMDes hingga mengakibatkan adanya kerugian negara. Dirinya juga mengaku siap untuk mempertanggungjawabkan persoalan tersebut hingga tuntas.

“Sebenarnya saya tidak pernah melakukan apa yang disangkakan seperti saat ini. Uang yang 23 juta rupiah itu saya gunakan bukan untuk keperluan pribadi, melainkan terjadinya surflus kerugian usaha. Belum lama ini kami juga telah diperiksa Inspektorat Ciamis terkait hal ini. Dari pemeriksaan itu pun hasilnya sudah jelas dan disampaikan kepada pemdes maupun pihak kecamatan,” terang Elis, Kamis (12/03/2020).

Dia juga menjelaskan, uang sebesar Rp 23 juta itu semuanya masuk dalam pengalokasian upah (honor) pengurus BUMDes selama dua tahun.

“Pengurus BUMDes Ciparay ada tiga orang, bisa dihitung jika selama dua tahun juga, dari awal mulainya berjalan BUMDes pada pertengahan tahun 2017, kami itu hanya dikasih honor sebesar 300 ribu per bulan, ditambah uang makan 10 ribu rupian per harinya,” paparnya.

Itu berjalan selama setahun lebih, dan di tahun 2018 honor pengurus ada kenaikan menjadi Rp 500 ribu per bulannya. Hal ini juga sudah dituangkan pihaknya ke dalam buku laporan pertanggungjawaban.

Baca Berita Terkait: Dugaan Penyelewengan Dana BUMDes, Ini Penjelasan Mantan Kades Ciparay Ciamis

“Jadi sebenarnya itu sudah tidak ada masalah. Apalagi pihak komisaris juga tidak pernah ada komplain atau bagaimana kepada kami pengurus BUMDes,” tandas Elis.

Sedangkan, mengenai pernyataan Sekdes Ciparay yang mengatakan jika dirinya telah melakukan perjanjian secara tertulis untuk mengembalikan uang, Elis dengan tegas mengatakan bahwa itu jelas tidak benar.

Adapun yang ditanda tangani oleh dirinya itu adalah sebuah perjanjian untuk mempertanggungjawabkan persoalan tersebut hingga selesai, dalam hal ini dirinya sudah melaksanakan.

Elis pun menegaskan, dari awal hingga dirinya mengundurkan diri dari BUMDes sudah tidak meninggalkan persoalan. Bahkan, pihak komisaris (mantan Kades Ciparay) tidak komplain, dan sudah menyetujuinya.

“Semestinya, jika ada masalah kan dari dulu pak kades juga harusnya memberikan teguran kepada saya, khususnya pengurus BUMDes. Selama itu kan tidak ada. Mereka (perangkat desa) adem-adem saja, jadi sangat disayangkan jika persoalan ini terlalu dipelintir sampai sejauh itu,” kata Elis.

Sementara itu, Cecep, suami Elis, ketika dikonfirmasi terkait keterlibatan dirinya dalam setiap musyawarah yang dilakukan pihak Pemdes Ciparay mengenai kisruh BUMDes, mengatakan, dirinya datang ke dalam musyawarah lantaran adanya surat kuasa dari istrinya untuk mewakili meluruskan persoalan BUMDes.

“Saya datang lantaran ditunjuk sebagai kuasa yang mewakili istri saya, itu ada bukti secara tertulisnya. Saya juga kasihkan ke pak sekdes, bahkan saat ada musyawarah pernah diungkapkan ke hadapan umum soal surat kuasa itu. Intinya di sini, kenapa istri saya mewakilkan kepada saya, hal ini lantaran pertemuan sebelumnya istri saya bukannya diberi arahan melainkan terjadinya intimidasi, seolah istri saya ini seorang pesakitan. Namanya perempuan kan pasti mentalnya lemah. Nah, inilah alasan saya selalu hadir dalam acara musyawarah itu,” jelasnya.

Masih dikatakan Cecep, selama polemik BUMdes terjadi, pihak Inspektorat pun telah memanggil dan memeriksa istrinya selama beberapa hari. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pihak Inspektorat menyatakan tidak adanya temuan penyalahgunaan anggaran, apalagi unsur korupsi.

“Ya itu diberita awal juga kan ada keterangan dari pak sekmat, jika hasil pemeriksaan Inspektorat itu tidak terbukti adanya korupsi yang dilakukan oleh istri saya. Semuanya itu murni untuk biaya upah atau honor pengurus BUMDes,” terang Cecep. (Suherman/R3/HR-Online)

- Advertisment -