Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Banjarsari, Kabupaten Ciamis menyayangkan pernyataan Ketua Paguyuban Kawasen, Asep Davi, perihal pungutan biaya Kades oleh oknum ASN untuk posko penanganan dan pencegahan corona.
Ketua APDESI Banjarsari, H Ramli Mahmud, menegaskan, statemen yang dilontarkan tersebut dinilai kurang tepat dalam memberikan pernyataan.
“Jelas itu salah kaprah. Kata siapa ada penggiringan anggaran yang dilakukan pihak kecamatan? Di sini kami justru tengah mencari solusi bagaimana kegiatan di Posko itu bisa berjalan dengan baik,” tegasnya kepada HR Online, Jum’at (3/4/2020).
Ramli menambahkan, rencana penggalangan dana dari Kepala Desa itu bersifat mendesak namun tidak ada unsur pemaksaan.
Sehingga, kata Ramli, ia membantah jika pihaknya ataupun dari Kecamatan melakukan pemungutan kepada Kepala Desa dengan sejumlah uang yang ditentukan, yakni Rp 1 juta per desanya. Sebab, itu baru sebatas wacana saat melakukan rapat koordinasi dengan semua unsur Muspika.
“Kebutuhan logistik di Posko itu kan harus bisa ditangani, sedangkan anggaran dari pemerintah kan belum jelas ada atau tidaknya. Karena itu kemarin kita sepakat untuk memenuhi kebutuhan logistik di Posko kita iuran semampunya dari semua pihak, termasuk Kepala Desa,” jelasnya lagi.
Ia melihat, karena kegiatan di Posko berlangsung cukup lama, maka kebutuhan logistikanya akan ditinjau lagi. Sebab, kebutuhan di Poski tidak bisa ditunda-tunda, seperti makan dan minum untuk petugas.
Selama 2 hari ini saja, imbuh Ramli, terdapat sekitar 32 orang relawan dari Tagana, Polisi, TNI, Tenaga Medis serta LSM yang ikut menjadi relawan.
“Mereka juga manusia yang patut kita hargai pengorbanannya,” tegasnya.
Pihaknya menyayangkan sikap Ketua Paguyuban Kawasen yang seolah-olah menyalahkan Muspika Kecamatan Banjarsari dalam melakukan upaya kemanusiaan, yakni pencegahan virus corona.
“Jika benar semua posko itu di biayai oleh APBD II, apakah anggaran itu sudah bisa dicairkan? toh selama ini belum ada anggaran sepeser pun yang turun dari kabupaten. Lalu dari mana itu bisa menyatakan ada anggaran delapan miliar untuk kegiatan posko covid-19? apakah Kang Asep Davi sudah melakukan konfirmasi kepada Bupati sehingga tahu ada anggaran sebesar itu untuk kebutuhan posko,” pungkasnya. (Suherman/R6/HR-Online)
