Bansos Gubernur Jabar Disalurkan Sesuai Data yang Clean dan Clear

Bansos Gubernur
Pemprov Jabar terus menyempurnakan data calon penerima bantuan sosial. Meski begitu, bantuan yang sudah sia kini mulai disalurkan agar dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi corona bisa cepat tertangani. Foto:Istimewa

Berita Jabar, (harapanrakyat.com),- Pemprov Jabar dikabarkan telah menyalurkan sebanyak 7.900 paket bansos Gubernur untuk warga yang terdampak virus corona di Jabar.

Bantuan sosial dari Gubernur diperuntukkan daerah yang tengah menjalani PSBB di kawasan Bogor, Depok, Bekasi dan Bandung Raya.

Sesuai dengan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan melalui surat dari Dinsos Provinsi Jabar, sebanyak 445.339 keluarga mendapatkan bantuan tersebut secara bertahap, yakni 10 sampai 15 hari.

Jubir Gugus Tugas Covid-19 Jabar, Daud Ahmad, menjelaskan, dari 7.900 paket tersebut yang dikembalikan sebanyak 579 paket.

Daud menambahkan, jumlah 445.339 penerima tersebut sudah sesuai data yang sudah jelas dan bersih, sehingga mendapatkan bantuan terlebih dahulu.

Sedangkan di luar data itu, seperti non DTKS masih dalam proses validasi ulang di kota/kabupaten. Sebab, data awal yang sudah disampaikan ke provinsi dikembalikan untuk disortir lagi.

“Data yang angkanya mencapai jutaan itu kami batasi hingga 25 April agar bisa dikembalikan ke Provinsi, supaya bantuannya bisa segera disalurkan kepada yang berhak menerima,” kata Daud di Gedung Sate, Kamis (23/4/2020) lalu.

9 Pintu Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

Bansos Gubernur yang diberikan kepada masyarakat merupakan pelangkap dari bantuan yang diberikan oleh pusat, sehingga tidak semua masyarakat akan menerimanya.

Sementara itu, 9 pintu bantuan terdampak corona  di antaranya melalui PKH, Kartu Sembako, Bansor dari Presiden khusus para perantau yang ada di wilayah Jabodetabek, Dana Desa khusus kabupaten, Kartu Prakerja untuk warga yang belum kerja serta terkena PHK.

Selanjutnya adalah bantuan tunai yang berasal dari Kemensos, bantuan sosial kabupaten/kota, serta bantuan sosial gubernur dan gerakan nasi bungkus yang berasal dari Pemprov Jabar.

Daud menuturkan, pendistribuan bantuan tersebut tidak dalam waktu yang bersamaan, apalagi terdapat penolakan bantuan di sejumlah daerah yang menyebabkan pencairannya tidak serentak.

“Sehingga ada bantuan yang turun terlebih dahulu, dan ada yang belum. Misalnya bantuan dari Gubernur untuk satu RW yang tersalurkan hanya untuk 2 orang. Sehingga untuk sisanya kemungkinan akan mendapatkan dari pintu lainnya,” pungkas Daud. (Muhafid/R6/HR-Online)

Loading...