Bantuan Sosial Rp 500 Ribu untuk Warga Bodebek Jabar Dilaunching Hari Ini

Bantuan Sosial Rp 500 Ribu untuk Warga Bodebek Jabar Dilaunching Hari Ini
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Achmad. Foto:Istimewa

Berita Jabar (harapanrakyat.com).- Kabar gembira datang untuk masyarakat Jawa Barat. Pemerintah provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan sosial untuk jutaan masyarakat Jabar yang berpenghasilan rendah termasuk miskin baru.

Bantuan ini diberikan sebagai salah satu skema jaring pengaman sosial di Jawa Barat akibat pandemi COVID-19. Informasinya, masyarakat akan menerima bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu dari Pemprov Jabar. 

“Bantuan sosial ini merupakan salah satu dari tujuh jenis bantuan untuk warga masyarakat Jabar yang terdampak COVID-19, khususnya di wilayah zona merah seperti Jabodetabek,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Emil (sapaanya) menyebut, ketujuh jenis bansos itu adalah Kartu Sembako, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra Kerja, bantuan sosial dari Presiden, bansos provinsi, Dana Desa, serta bansos dari masing-masing APBD kabupaten/kota.

Bantuan sosial yang akan diberikan Pemprov Jabar yakni berupa tunai dan pangan non tunai senilai uang Rp500 ribu. Rinciannya yakni bantuan tunai senilai Rp150 ribu per keluarga serta bantuan pangan non tunai mulai dari beras 10 kiologram, terigu 1 kilogram, gula pasir 1 kiloggram, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), vitamin C, mi instan sebanyak 16 bungkus, telur 2 kg, dan minyak goreng 2 liter, semuanya total Rp350 ribu.

“Bantuan sosial tunai dan non tunai tersebut akan diberikansatu bulan sekali selama pandemi corona. Pemprov menganggarkan uang sebesar Rp4,6 triliun dan rencananya akan disalurkan selama utuk empat bulan mulai April hingga Juli,” kata Emil.

Bantuan Sosial untuk Warga Bodebek Dibagi 3 Kelompok

Sementara untuk penerima bantuan di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek), akan dibagi ke dalam tiga kelompok. Pertama, yakni Kelompok A, yakni masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos.

Kedua Kelompok B, yakni masyarakat yang tidak masuk data terpadu Kemensos alias warga yang rawan miskin atau menjadi miskin baru akibat dampak pandemi corona. Ketiga Kelompok C, yakni Kelompok B yang juga merupakan perantau yang tidak ber-KTP sesuai domisili atau pun orang daerah Jabar.

“Ketiga kelompok inilah yang harus menjadi fokus perhatian. Semua warga yang kelaparan kita survei, dan masuk tiga kelompok tersebut. Bantuan yang akan diberikan apa saja, ya tentu salah satu dari 7 pintu bansos dari APBN dan APBD,” jelas Emil.

Nantinya, lanjut Emil, hasil hasil verifikasi data bantuan sosial tersebut akan di-SK oleh Bupati/Wali Kota. “Harus diingat, bansos inni bukan bagi-bagi bukan dibagikan merata ke semua orang, tapi ini bagi-bagi sesuai engan keadilan, karena situasi darurat corona, jadi yang didahulukan yang benar-benar emergency,” tegasnya.

Warga Tak Ber-KTP Jabar Tetap Dapat Bantuan

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad, menyebut, saat ini sudah dilaksanakan verifikasi terhadap 1,9 juta data-data penerima bantuan sosial oleh para RW. Pemprov Jabar pun terus berkoordinasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui dinas terkait.

“Verifikasi dan validasi data ini dilakukan agar dari ke tujuh pintu bantuan tersebut, semua warga Jabar yang terdampak Covid-19 mendapat bansos, dan tidak ada yang duplikasi,” ucap Daud.

Penyaluran bansos sebesar Rp500 ribu ini dilakukan berkat kerja sama Pemprov Jabar dengan Kantor Regional V Jabar dan Banten PT Pos Indonesia. Nantinya, bansos dikirimkan ke alamat penerima bantuan lewat ojek online dan ojek pangkalan yang terdaftar di PT Pos.

Untuk biaya pengiriman lewat jasa lewat ojek tersebut, pemprov Jabar juga menggelontorkan anggaran sebesar Rp281,795 miliar, sehingga total anggaran bantuan sosial Pemprov Jabar senilai  Rp4,978 triliun.

Daud menegaskan, pada tanggal 15 atau 16 April, bansos harus sudah dibagikan. Fokus dulu di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Warga yang tidak ber-KTP Jabar yang kini tinggal di Jawa Barat tetap akan menerima bantuan sosial. Kata dia, Gubernur Emil tidak ingin ada warga kelaparan, karena bagaimana pun mereka tinggal di Jabar. Itu sudah dijamin pak Gubernur,” katanya.

Daud pun mengimbau kepada masyarakat, organisasi, ataupun komunitas yang memiliki niat memberikan bantuan apa saja kepada warga terdampak corona, agar selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Hal tersebut mesti dilakukan agar bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tercipta sebuah keadilan.

Bantuan Sosial untuk 2.348.298 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS)

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif menuturkan, bantuan sosial bentuk tunai dan pangan non tunai senilai Rp500 ribu dari Pemprov Jabar akan diberikan kepada warga yang masuk Kelompok A yang belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah pusat.

Selain itu, bansos Rp 500 ribu tersebut akan menyasar ke sembilan sektor yang masuk dalam Kelompok B dan C. Sembilan sektor tersebut yakni pekerja di bidang pertanian, pariwisata, bidang perdagangan dan jasa, transportas dan industri yang skala usahanya masuk kedalam mikro dan kecil. Selain itu bansos diberikan kepada, pemulung, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penduduk yang anggota keluarganya ada yang terindikasi ODP, PDP, dan yang terinfeksi COVID-19.

Para penerima bansos ini kata Ferry, disebut sebagai Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS). “Penerima bansos di Jabar berdasarkan validasi data dari Dinas Sosial Jabar sekitar  2.348.298 KRTS. Pendataan dilakukan dua gelombang, jika pada gelombang pertama ada keluarga miskin dan rentan miskin yang tidak terdata, maka mereka bisa dicatat di gelombang yang kedua,” jelasnya.

Penyaluran bansos akan dilakukan di wilayah Botabek terlebih dahulu dari wilayah lainnya yang ada di Jabar. “Bansos untuk penerima di Bodetabek akan diberikan kepada 408.934 KRTS dengan alokasi anggaran kurang lebih sebesar Rp216,7 miliar,” pungkasnya.

Bansos Launching Hari Ini

Dihubungi terpisah, Kepala Regional V Jabar dan Banten PT Pos Indonesia Helly Siti Halimah menuturkan, terkait pendistribusian bansos, pihaknya akan terlebih dahulu melaunching program bansos ini di 5 wilayah Bodebek yang pada hari Rabu (15/4/2020) ini akan memberlakukan PSBB.

Helly menyebut, bantuan sosial tersebut akan dipusatkan di 5 Kantor Pos Pemeriksa (KPrk) yakni di Bogor, Cikarang, Cibinong, Depok dan Bekasi. Untuk menyalurkan bansos tersebut, pihaknya bekerjasama dengan ojek online dan ojek pangkalan yang sudah terdaftar di kantor Pos.

Mereka akan diarahkan tiap KPrk untuk selanjutnya menyalurkan bansos tersebut ke alamat penerima bantuan. Pihaknya akan mengerahkan sekitar 1.185 orang pengantar motor termasuk mengerahkan tambahan armada mobil untuk mendistribusikan bantuan tersebut

“Untuk launchingnya akan dilakukan Rabu, gudang kami pun sudahdi siapkan, kami menempatkan di 15 motor dan 5 kendaraan mobil di setiap kota/kabupaten (Bodebek), jadi total ada 100 armada yang siap menyalurkan bantuan ini,” ucap Helly.

Sedangkan nanti untuk distribusi di kabupaten/kota setelah Bodebek, teknis pendistribusiannya akan dilakukan berbeda-beda tergantung kondisi di masing-masing wilayah.

“Jika penerima di suatu wilayah jumlahnya banyak, maka barang bisa di drop di Kantor Pos cabang yang kecil,” katanya. (Jujang/R8/HR Online)