Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengaku menemukan bidan desa yang memeriksa ODP (Orang Dalam Pemantauan) tanpa Alat Pelindung Diri (APD) yang layak.
”Tadi di Desa Cibuluh ada ODP yang sakit, bidan desa melakukan penanganan tapi sangat disayangkan bidan desa tersebut menggunakan alat seadanya yaitu jas hujan,” kata Asep saat memantau penjagaan di wilayah perbatasan Pangandaran, Rabu (15/4/2020).
Karena itu, Asep berharap Pemkab Pangandaran melakukan penguatan di posko-posko desa, karena ODP kebanyakan ada di wilayah desa.
”Saya harap posko desa lebih diperkuat, APD di desa lebih dilengkapi lagi,” ungkapnya.
Ketua DPRD Pangandaran Apresiasi Langkah Pemkab Perketat Penjagaan di Perbatasan
Meskipun begitu, Asep juga mengapresiasi langkah Pemkab Pangandaran yang meningkatkan penjagaan di wilayah perbatasan, seperti di Cimerak, Langkaplancar, Padaherang dan Kalipucang.
“Dari hasil pemantauan yang kita lakukan ke lapangan, terutama ke wilayah-wilayah perbatasan, saya melihat apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sudah sangat luar biasa dalam rangka pengetatan wilayah,” jelas Asep.
Lebih lanjut Asep Noordin mengatakan, penjagaan di wilayah perbatasan dilakukan dengan cukup baik. Namun catatan yang mendata desa-desa tujuan dari para pemudik yang melintas tidak tersampaikan sampai ke tingkat desa.
”Alangkah bagusnya kalau data yang ada di perbatasan disampaikan ke desa di mana orang tersebut terdata,” kata Asep.
Ketua DPDRD Pangandaran ini mengatakan, saat ini disinyalir sudah mulai ada pergerakan arus mudik terutama dari wilayah Jakarta dan Bandung ke wilayah Kabupaten Pangandaran. Karena itu, menurutnya, data yang ada di perbatasan harus secepatnya diinformasikan ke desa tujuan.
“Data yang tercatat harus segera dikoordinasi dengan pihak desa terkait, dan pihak desa harus sudah sigap untuk segera mengecek alamat tersebut,” katanya.
Selain melakukan pemantauan ke wilayah perbatasan, Asep juga melakukan pemantauan ke desa-desa untuk melihat langsung penanganan dan pencegahan Covid-19.
Asep berharap Pemkab Pangandaran memberikan pemahaman kepada desa-desa terkait ODP. Sebab, kata dia, masih banyak desa yang belum paham terkait data ODP.
“Masih banyak desa yang ditanya data ODP, ternyata desa masih menyodorkan data secara keseluruhan sehingga ODP yang sudah melewati masa 14 hari masih terhitung,” pungkasnya. (Madlani/R7/HR-Online)
