Pembangunan SPALD Ciherang Ciamis Molor, Ahli Waris Wakaf Tidak Ijinkan Pembangunan Dilanjutkan

Pembangunan SPALD Ciherang Ciamis Molor, Ahli Waris Wakaf Tidak Ijinkan Pembangunan Dilanjutkan
Kegiatan musyawarah dilaksanakan Pemdes Ciherang Kecamatan Banjarsari untuk memediasi para ahli waris wakaf yang tanahnya dijadikan lahan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD). Foto:Suherman/HR

Berita Ciamis (harapanrakyat.com).- Upaya pemerintah Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, untuk memediasi para ahli waris wakaf yang tanahnya dijadikan lahan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) sepertinya menemui jalan buntu.

Pasalnya beberapa para ahli waris wakaf bersikukuh menolak pembangunan SPALD yang saat ini tengah dalam porses pembangunan. Alhasil, pembangunan tersebut pun kini terbengkalai.

Pantauan HR Online di lapangan Rabu (22/04/2020) lalu, pihak desa bersama pendamping pembangunan SPALD juga BPD telah memanggil para ahli waris wakaf untuk melakukan mediasi di aula kantor Desa Ciherang.

Namun pada kesempatan mediasi tersebut, Pemdes Ciherang gagal memediasi para ahli waris wakaf. Dimana para ahli waris wakaf tetap bersikeras tidak mengizinkan pembangunan SPALD dilanjutkan.

Mereka pun mengaku kecewa atas sikap pemerintahan desa yang terkesan memaksakan kehendak tanpa adanya itikad upaya pendekatan dengan para ahli waris tanah wakaf tersebut. Bahkan pihak pemdes terkesan membikin blunder serta memecah belah keluarga ahli waris wakaf sehingga menimbulkan perselisihan faham.

Ahli Waris Sebut Pemdes Ciherang Terlalu Memaksakan

Salah seorang pemuda yang juga masih keluarga besar ahli waris tanah wakaf Doden mengaku kecewa, dengan berlangsungnya musyawarah negosiasi terkait pembangunan SPALD tersebut.

Kata dia, sikap pemerintah desa Ciherang yang terkesan memaksakan kehendak, tanpa melihat dampak psikologi para ahli waris wakaf yang saat ini menjadi dua kubu antara pro dan kontra terhadap pembangunan tersebut.

“Diskusi ini saya anggap gagal lantaran pihak desa terkesan mengadu domba ahli waris wakaf. Kami sebagai anggota keluarga besar ahli waris berharap agar pemerintah desa Ciherang lebih bersikap adil dalam melaksanakan setiap kebijakan sehingga tidak menimbulkan riak kontroversi di tengah masyakat,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Doden pun tidak mau jika keluarga besarnya tersebut menjadi terpecah belah lantaran pembangunan SPALD tersebut.

“Kami melihatnya pemedes ini mau memecah belah keluarga besar kami. Daripada keluarga kami jadi terpecah belah mendingan pembangunannya jangan di lanjutkan saja,” tegasnya.

Menurutnya, dari awal pihak desa jelas tidak pernah mengajak musyawarah terhadap semua ahli waris wakaf ini.

“Sehingga jika pembangunan ini terus dilaksanakan, kami khawatir keluarga besar kami malah akan jadi berseteru gegara ini, lalu siapa nanti yang akan bertanggungjawab jika keluarga besar kami jadi terpecah belah,” katanya.

Selain itu, beberapa ahli waris juga sempat mempertanyakan berita acara hibah tanah wakaf yang dibuat oleh pemerintah Desa Ciherang . Dimana dalam hal ini banyak para ahli waris yang mengaku tidak mengetahui adanya pembuatan perjanjian surat hibah tersebut.

Bahkan diantaranya ada yang merasa dirugikan lantaran tidak pernah memberikan tanda tangan di atas materai dalam surat perjanjian hibah tersebut. Bahkan beberapa saksi yang tertera dalam surat hibah tersebut juga di duga sebagai kesaksian palsu.

Plh Kades Akui Kurang Sosialisasi Kepada Ahli Waris

Sementara itu Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Ciherang Agus yang juga sebagai pelaksana lapangan pengerjaan SPALD dalam kegiatan musyawarah tersebut, mengakui kesalahannya karena kurangnya sosialisasi dengan keluarga besar ahli waris wakaf tanah yang saat ini lahannya dijadikan pembangunan SPALD.

“Saat itu memang saya yang membuatkan keterangan surat hibah itu. Namun hal itu juga atas perintah pak Dedi yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa definitif. Adapun dalam hal ini juga saya mempercayakan untuk sosialisasinya kepada ketua RT dan RW setempat, saya kira saat itu sudah benar benar terjadi kesepakatan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ciherang definitif (yang saat ini cuti lantaran ikut dalam kontestasi Pilkades) Dedi Sugiarto terkesan selalu menghindar awak media ketika akan melakukan konfirmasi.

Seperti halnya saat itu HR mencoba untuk melakukan konfirmasi ke kantor desa, dirinya (Dedi) malah berpamitan untuk melaksanakan sholat Dzuhur terlebih dulu. “Maaf ya saya mau sholat dulu” katanya singkat saat itu dan tidak pernah kembali untuk menemui wartawan.(Suherman/R8/HR Online)