Sabtu, Januari 29, 2022
BerandaBerita CiamisBerita BanjarsariTanggapan Ketua Korpri Banjarsari Ciamis, Terkait Oknum ASN Pungut 1 Juta Per...

Tanggapan Ketua Korpri Banjarsari Ciamis, Terkait Oknum ASN Pungut 1 Juta Per Desa

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Osep Hernadi, angkat bicara terkait pernyataan Ketua Paguyuban Kawasen, Asep Davi di HR Online, Sabtu (4/4/2020).

Asep menilai ada upaya penekanan kepada para Kepala Desa di Banjarsari, agar memberikan sumbangan kegiatan berbentuk uang sebesar Rp. 1 juta perdesa.

Hal itu menyusul pendirian Posko Pencegahan Corona yang didirikan di wilayah perbatasan Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran, tepatnya di Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari.

Pasalnya, kata Asep Davi, di tengah keprihatinan wabah Corona, ada oknum dari aparatur sipil negara (ASN) kecamatan, meminta dana dari desa-desa sebesar Rp. 1 juta perdesa untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Berita Terkait : Desa di Banjarsari Ciamis Diminta 1 Juta Buat Kegiatan Penanganan Covid-19?

Menanggapi hal tersebut, Osep yang juga Sekmat Banjarsari, mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan para ASN yang ada di wilayah Kecamatan Banjarsari.

Menurutnya, secara garis besar Asep Davi telah menyeret nama semua ASN yang ada di Kecamatan Banjarsari. Di mana dalam pernyataannya itu, Asep tidak menyebutkan siapa dan pangkatnya apa ASN yang dimaksud tersebut.

“Maka dari itu, dengan ini kami mengharapkan agar saudara Asep segera membuat pernyataan permohonan maaf kepada ASN, serta para relawan yang bertugas di gugus posko yang ada di Ciulu,” terang Osep yang kini juga Ketua Gugus Posko Covid-19 kepada HR Online, Senin (6/4/2020).

Osep menegaskan, jika dirinya tidak mau meminta maaf, maka pihaknya akan membawanya ke jalur hukum atas tuduhannya itu.

Dikatakan Osep, selaku tokoh semestinya Asep lebih bersikap dewasa, bukan hanya mencari kambing hitam dalam hal kegiatan Posko Covid-19 ini.

“Seharusnya beliau lebih bijak lagi dalam setiap membuat sebuah pernyataan. Minimal harus pakai dasar yang jelas dan bertanggung jawab,” katanya.

Menurutnya, pernyataan itu seakan-akan menyerang dan menghalangi fungsi relawan yang melakukan kegiatan kemanusiaan ini.

Selain itu, kegiatan tersebut merupakan hal urgen yang harus menemukan solusinya dengan cepat.

Sementara dalam kegiatan posko kemanusiaan ini, kata Osep, sebagai ketua gugus tentu mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, akan tugas para relawan yang bertugas di posko.

“Meski dalam kata relawan, mereka juga kan harus kita perhatikan, baik dari sisi APD- nya, maminnya, serta akomodasi yang lainnya,” tuturnya.

Sehingga, pihaknya dalam hal ini mencoba untuk mencari solusi, bagaimana menangani persoalan yang dianggap urgen ini.

“Dan dalam hal ini, kami tidak melakukan penekanan kepada para kepala desa. Kami hanya meminta bantuan pemikiran bersama serta mencari solusinya. Sementara biaya dari pemerintah kan hingga saat ini belum jelas,” ungkapnya. (Suherman/R5/HR-Online)

- Advertisment -