Belum Tepat Sasaran, Bantuan JPS di Banjar Nyasar ke PNS dan Warga Mampu

Masih adanya data ganda penerima bantuan sosial (bansos), Dinas Sosial P3A Kota Banjar, Jawa Barat, menyebutkan hal itu bisa terjadi karena adanya human error atau kekeliruan pendataan. Foto: Net/Ist.
Masih adanya data ganda penerima bantuan sosial (bansos), Dinas Sosial P3A Kota Banjar, Jawa Barat, menyebutkan hal itu bisa terjadi karena adanya human error atau kekeliruan pendataan. Foto: Net/Ist.

Berita Banjar (harapanrakyat.com).- Warga di Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, menemukan masih adanya bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap pertama dari anggaran APBD Kota belum tepat sasaran.

Salah seorang warga setempat, Ahmad Muhtar, mengatakan, belum tepatnya sasaran bantuan yang digelontorkan lantaran masih ada keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapatkan bantuan dari Pemkot Banjar.

Selain itu, bantuan juga masih didominasi oleh orang-orang mampu, bahkan orang terkaya di lingkungan RT, pemilik pabrik heuler, keluarga PNS, dan pensiunan menerima bansos 20 kilogram beras serta uang Rp 150 ribu.

Di sisi lain, keluarga tidak mampu yang sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan keluarganya, justru malah tidak mendapatkan bantuan JPS.

“Yang dobel bantuan suami istri juga ada. Mereka dapat semua. Saya cuma miris saja, masa warga yang susah malah nggak dapat bantuan,” ungkap Muhtar, kepada Koran HR, Senin (12/05/2020).

Menurutnya, masih adanya penerima ganda tersebut disebabkan belum ada validasi dan sinkronisasi penerima bantuan dari masing-masing desa/kelurahan, dengan data penerima dari dinas terkait.

Oleh karena itu, Muhtar berharap kepada Pemerintah Kota Banjar untuk mengevaluasi kembali. Itu semua demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Banjar ke depan, karena masih ada program-program bantuan selanjutnya.

“Ini harus dievaluasi agar tidak terulang. Kasihan warga yang betul-betul membutuhkan, apalagi nanti masih ada program bantuan yang lain,” tandas Muhtar.

Menanggapi masih adanya data penerima ganda tersebut, Lurah Muktisari, Ferry Angga, mengatakan, bahwa memang untuk data masih terjadi duplikasi warga penerima bantuan.

Namun, sebelum dilakukan pendistribusian, pihak kelurahan juga sudah berusaha melakukan verifikasi dengan pihak RT dan RW di lingkungan masing-masing, agar bantuan yang diterima betul-betul tepat sasaran.

“Jelas, dari data memang masih ada yang dobel, tapi kami juga sudah berupaya jangan sampai ada KK yang menerima bantuan dari pemerintah lebih dari satu bantuan. Nanti kami evaluasi lagi,” kata Ferry. (Muhlisin/Koran HR)