Cegah Arus Balik, Pemprov Jabar Perketat Pengawasan di Perbatasan

Arus Balik
Gubernur Jabar Ridwan Kami bersama Istrinya. Foto: Istimewa

Berita Jabar, (harapanrakyat.com),- Guna mencegah adanya mobilitas masyarakat selama arus balik setelah Idul Fitri, Pemprov Jabar terus memperketat pengawasan terhadap transportasi di perbatasan.

Menurut Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Jabar, Daud Achmad, sejumlah perbatasan Jabar-Jateng maupun Banten mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan memperketat pengawasan dengan melibatkan TNI dan Polri.

Pihaknya mengintensifkan pengawasan di tempat transit kendaraan, seperti di terminal. Di tempat tersebut pemeriksaan secara ketat dilakukan agar kendaraan yang masuk maupun yang keluar wilayah Jabar bisa diawasi.

Ketua Divisi Pengamanan dan Penanganan Covid-19 Jabar, Dede Supandi, menyebutkan bahwa Jabar merupakan jalur lintasan arus balik. Karena itu pengamanan harus komprehensif, begitu juga penanganan pemudik yang berada di wilayah Jabar.

“Pada arus balik, pemudik dari Jakarta yang menuju wilayah Jateng maupun Yogyakarta pasti melewati wilayah Jabar. Nah yang perlu diantisipasi adalah pemudik yang tertahan di kita,” kata Dedi, Selasa (26/5/2020).

Untuk menjawab itu, kata Dedi, diperkirakan tempat isolasi sangat dibutuhkan untuk 5 titik, jalur Pantura sebanyak 3 titik dan selatan 2 titik.

Ia pun meminta kepada warga yang ada di kampung untuk tidak dulu pergi ke kota-kota besar hingga kondisi kembali normal. Dengan adanya program padat karya tunai diharapkan dapat memulihkan masalah ketahanan ekonomi di pedesaan setelah pandemi ini.

Program tersebut, kata Dedi, adalah berbagai kegiatan pekerjaan yang mana didanai Dana Desa digunakan sebesar-besarnya untuk pemanfaatan para tenaga kerja yang ada di desa masing-masing.

Sedangkan tenaga kerja yang jadi prioritas dalam program tersebut adalah mereka yang datang dari keluarga miskin serta tenaga kerja kategori pengangguran baru. Program ini akan mulai dilaksanakan pada Juni mendatang setelah DD tahap 3 disalurkan.

“Pembayaran dalam program ini tidak lagi dalam waktu 1 minggu atau beberapa hari kerja, namun dibayarkan pada saat itu juga atau per hari. Sehingga dengan ini ketahanan ekonomi di desa pasca pandemi ini bisa teratasi,” pungkasnya. (Muhafid/R6/HR-Online)

Loading...