Ciamis Zona Biru, Direkomendasikan New Normal

Ciamis Zona Biru
Raoat virtual evaluasi PSBB Bupati Ciamis dengan Gubernur Jawa Barat dari Kantor Bupati, Jum'at (29/5/2020). Foto: Humas Ciamis

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- PSBB tingkat Jawa Barat berakhir hari ini, Jum’at (29/5/2020). Berdasarkan evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, Ciamis zona biru atau berada pada level 2 moderat.

Karena itu, Pemprov Jabar merekomendasikan Ciamis untuk menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau lebih dikenal dengan sebutan new normal.

Meskipun begitu Pemkab Ciamis berencana tidak akan langsung menerapkan kebiajakan AKB. Hal ini karena masih ditemukan kasus positif Covid-19. Kasus terbaru menimpa seorang karyawan Yogya Ciamis yang terkonfirmasi positif Covid-19. Karena itu pembatasan-pembatasan pada PSBB masih akan terus diterapkan.

Berita Terkait: Seorang Pegawai Yogya Ciamis Positif Corona

“Hasil evaluasi PSBB, Ciamis berada di level 2, dari analisis Gugus Tugas, Gubenur Jawa Barat merekomendasikan diberlakukan AKB,” ujar Yana D Putra, Wakil Bupati Ciamis, usai evaluasi PSBB bersama Gubernur Jabar via Video Conference dari Ruang Vidcon Kantor Bupati Ciamis, Jum’at (29/5/2020).

AKB tidak berarti semua aktifitas kembali normal seperti halnya sebelum ada pandemi Covid-19, namun segala aktifitas masih harus disertai protokol kesehatan, termasuk menerapkan phsycal distancing.

“Kita masih akan membahas dulu dengan Forkopimda Ciamis untuk menerapkan AKB di Ciamis,” kata Yana.

Ciamis Zona Biru, Penjelasan Gubernur Jabar

Ciamis zona biru merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota di Jawa Barat yang berada di level 2. Sementara sebanyak 12 kabupaten/kota berada di level 3 zona kuning atau cukup berat.

Ridwan Kamil, Gubenur Jawa Barat menuturkan, untuk daerah zona biru maka dibolehkan untuk menerapkan AKB. Sementara bagi kabupaten/kota yang berada di zona kuning direkomendasikan PSBB secara parsial.

“Untuk menerapkan AKB harus diperhatikan juga kondisi Desa/Kelurahan, apakah bisa menerapkan AKB atau tetap dengan pembatasan PSBB,” terang Emil.

Emil juga menyerahkan penerapan AKB kepada pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Hanya saja waktu AKB bisa dimulai 1 Juni 2020.

Gubernur Jawa Barat ini juga berpesan agar AKB diberlakukan secara bertahap, tidak langsung serentak. Selain itu disarankan untuk mempertimbangkan kedisiplinan masyarakat.

“AKB pertimbangannya pada daerah yang risikonya kecil terlebih dahulu, yakni membuka industri atau perkantoran lebih dahulu dibanding posko dan mall. Dengan pertimbangan orang yang hilir mudik itu-itu saja,” katanya.

Emil menambahkan, jika AKB sudah diterapkan selama satu minggu, menurut Emil, di minggu selanjutnya bisa diperluas, namun dengan mempertimbangkan kondisi terkini dari trend kasus Covid-19 di daerah yang bersangkutan. (R7/HR-Online)

Loading...