spot_imgspot_img
BerandaBerita CiamisUus Rusdiana; Kinerja Posko Covid-19 di Perbatasan Ciamis Kurang Maksimal

Uus Rusdiana; Kinerja Posko Covid-19 di Perbatasan Ciamis Kurang Maksimal

- Advertisement -

Berita Ciamis (harapanrakyat.com).- Keberadaan posko yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penanganan COVID-19 di wilayah perbatasan ternyata hanya sebagai seremonial saja. Karena pada kenyataannya di lapangan tidak ada petugas posko yang berjaga selama 24 jam.

Padahal, dibentuknya posko tersebut guna mengantisipasi penanganan COVID-19, demi mengawasi dan mendata warga yang masuk ke wilayah Kabupaten Ciamis.

Menurut Uus Rusdiana, Anggota Komisi C dari Fraksi PKS, ketika ditemui Koran HR, Senin (12/05/2020), mengatakan, posko penanganan covid 19 tersebut memang perlu ada, terlebih di kecamatan yang berbatasan langsung dengan luar wilayah Kabupaten Ciamis.

Sebab, pastinya jalan tersebut banyak dilalui para pemudik untuk pulang ke Ciamis dalam kondisi pandemi corona seperti sekarang.

“Posko keamanan COVID-19 perlu ada. Hal tersebut sebagai cara penanganan penyebaran corona di wilayah Kabupaten Ciamis. Dengan begitu, siapa saja warga luar Ciamis ketika masuk ke Ciamis bisa terdata dengan baik. Namun kenyataan di lapangan tidak ada petugas jaga sesuai aturan yang ditetapkan,” ungkapnya.

Uus melanjutkan, kalau melihat dari daftar yang dibuat pihak Pemerintah Ciamis, ada sekitar 15 kecamatan untuk dijadikan posko penanganan covid-19. Dan tempat tersebut merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan luar Kabuaten Ciamis.

“Tentunya dijadikan jalur jalan oleh para pemudik masuk ke Ciamis. Seperti halnya perbatasan antara Banjarsari dengan Kabupaten Pangandaran,” katanya.

Namun, kata Uus, keberadaan posko covid 19 belum maksimal, terlebih terhadap petugas jaga. Sebab pihak Dinas Perhubungan mengeluarkan dua aturan yang berbeda. Yang satu menetapkan posko dijaga oleh 12 orang, dengan rincian tiga shiff selama 24 jam.

Akan tetapi, di aturan yang kedua, jumlah titik poskonya menjadi berkurang, dari 15 menjadi 9 titik posko. Dengan penetapan penjagaan ada yang 24 jam dan 12 jam perharinya.

“Dengan berubahnya aturan penjagaan di tiap posko, itu menandakan kurang seriusnya pemerintah Ciamis dalam melakukan penanganan Covid 19. Padahal pendirian dan penentuan petugas jaga di posko tentunya dibarengi dengan pengeluaran anggaran bagi petugas jaga. Namun di lapangan, penjagaan kurang maksimal,” jelasnya.

Uus menambahkan, sangat sayang anggaran untuk petugas jaga posko covid 19 dikeluarkan pihak pemkab kalau petugas jaga tidak melaksanakan kinerjanya dengan baik. Padahal data sangat diperlukan, karena petugas posko salah satunya untuk mendata warga yang masuk wilayah Ciamis, terutama warga datang dari zona merah.

Untuk membuktikan keberadaan posko covid, kata Uus, dirinya saat pulang dari Pangandaran khususnya di Posko Banjarsari, tidak ada petugas jaga sesuai jadwal, yaitu 12. Dan ia mendapati hanya ada dua orang dengan langsung memeriksa suhu dan menayakan alamat tujuan.

“Jika kejadian seperti itu, maka warga dari luar Kabupaten Ciamis bisa bebas keluar masuk tanpa melalui pendataan yang tegas,” katanya.

Maka dari itu, pihaknya meminta Pemerintah Ciamis untuk bisa memaksimalkan keberadaan posko covid-19 dalam melakukan penanganan penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Ciamis.

“Jangan sampai anggaran dikeluarkan, kinerja petugas posko tidak ada. Karena ini penting untuk dilakukan, terlebih saat ini pasti banyak warga yang memaksa mudik ke Ciamis,” tandasnya.

Atas kejadian ini, lanjut Uus, Komisi C akan melakukan kunjungan kerja ke setiap titik posko covid 19. Hal tersebut guna memastikan ada tidaknya petugas jaga di posko. Terlebih Pemerintah Ciamis sedang melaksanakan PSBB wilayah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. (es/Koran HR)

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

- Advertisement -

Related News

- Advertisement -