Lebaran Tahun Ini, Tidak Ada Open House di Pendopo Ciamis

Open House
Pendopo Ciamis. Foto: Dok HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, tidak akan mengadakan open house seperti tahun-tahun sebelumnya. Pendopo Ciamis tidak akan dibuka untuk open house lebaran tahun 2020.

“Dengan perasaan yang paling dalam kami tidak mengadakan open house di Pendopo Bupati Ciamis,” ucap Herdiat saat rapat virtual pembahasan evaluasi PSBB bersama unsur Forkopimda, SKPD, Camat, Kepala Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Ciamis, Selasa (19/5/2020).

Herdiat juga menyampaikan, hari ini, Selasa, 19 Mei 2020, PSBB 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis telah berakhir. Meskpun begitu, berdasarkan hasil rekomendasi Ciamis akan melanjutkan dengan PSBB parsial.  

“PSBB parsial akan diterapkan di Kecamatan Ciamis, Banjarsari, Pamarican, Panawangan, Panumbangan, Rancah, dan Kawali,” ucap Herdiat.

Saat ini, tutur Herdiat Ciamis berada di tingkat penanganan Covid-19 level 3 dan berada di zona kuning.

“Sesuai rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Barat maka akan diberlakukan PSBB parsial,” katanya.

Herdiat meminta pemerintah kecamatan, desa, dan organisasi masyarakat untuk memantau dan mengawasi masyarakat di wilayahnya.

“Bagi yang daerahnya tidak diberlakukan PSBB secara parsial, maka tetap menjaga protokol kesehatan, physical distancing, pola hidup bersih, dan sehat, serta tetap menggunakan masker,” katanya.

Selain penanganan kesehatan, menurut Herdiat, Pemkab Ciamis juga fokus pada perekonomian masyarakat. Selama ini sudah ada bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

“Kepada Pemdes agar dipantau bantuan agar sampai kepada yang berhak,” tegasnya.

Sementara Kabupaten Ciamis sendiri memiliki anggaran Rp 23 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaringan Pengaman Ekonomi (JPE) Rp 5 miliar.

“Saat ini kita masih melakukan validasi data agar penerimanya tidak tumpang tindih. JPS dan JPE dari Pemkab khusus untuk masyarakat terdampak Covid-19 yang tidak mendapatkan bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari provinsi,” jelasnya. (Ndu/R7/HR-Online)

Loading...