Berita Jabar (harapanrakyat.com).- Validasi data penerima bantuan sosial atau bansos di Jawa Barat bukan hal yang mudah. Pasalnya, ada sembilan jenis bantuan berbeda dari berbagai instansi.
Pendataan yang dilakukan secara berjenjang dengan keterlibatan semua pihak amat krusial. Selain agar penerima bantuan sosial tepat sasaran dan berkeadilan, polemik di masyarakat juga bisa dapat ditekan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar Dodo Suhendar menyebut, berdasarkan laporan yang masuk per Senin (27/4/20), 27 kabupaten/kota di Jawa Barat mengusulkan sebanyak 3.862.957 Kepala Keluarga (KK) untuk menjadi penerima bantuan atau KTRS diluar dari data penerima bantuan yang tedapat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
“Dari data yang masuk itu yang clean dan clear, yang NIK-nya valid, kemudian KTP valid dan alamatnya jelas ada sekitar 1.819.927 (KK). Artinya data yang masuk clean and clear hanya 46,39 persen. Kabupaten/Kota yang bagus adalah Kabupaten Sumedang, datanya valid mencapai 92,81 persen,” ujar Dodo (30/4/2020).
Menurut Dodo, tingginya tingkat akurasi data yang diusulkan Kabupaten Sumedang, karena adanya sinergisitas semua pihak, baik vertikal (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan ketua RW) maupun horizontal (dinas-dinas terkait).
“Sumedang melibatkan berbagai pihak mulai dari Dinsos, Dinas Kominfo, DPMD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Lalu Sumedang juga melibatkan Camat, desa, RT/RW juga dilibatkan. Prosesnya dilakukan mulai dari bawah, di samping verifikasi data lewat Sapa Warga, RW juga mengecek data yang tidak sesuai dan memasukkan warga yang belum terdata,” katanya.
Pihaknya pun mengapresiasi langkah dan komitmen pemkab Sumedang dalam setiap proses, mulai dari pendataan, proses pendaftaran, proses verifikasi, hingga proses validasi data non DTKS. “Yang diusulkan Kabupaten Sumedang hampir semuanya itu sesuai. Artinya, Sumedang melaksanakan validasi data dengan baik,” ungkap Dodo.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengatakan, dalam memvalidasi data non DTKS, pihaknya menerapkan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yakni kolaborasi. Semua dinas, mulai dari Dinsos, Disdukcapil, Diskominfo hingga DPMD, bersinergi dalam hal pendataan.
“Di kabupaten Sumedang semua kami sinergikan. Kami juga bersinergi dengan kecamatan. Ada aparatur ujung tombak pemerintah dibawah, mulai dari Camat, Kepala Desa, Lurah. Tak hanya itu, kami juga bersinergi dengan para pendamping PKH, operator kecamatan, operator desa, para pendamping lokal desa, sampai penggerak desa,” ungkapnya.
Optimalkan Sapa Warga
Setelah itu, lanjut Herman, pihaknya melakukan double track pendataan. Dengan keterlibatan banyak pendamping, pendataan bantuan sosial ini dilakukan manual atau door to door ke setiap RW, dan secara digital dengan memanfaatkan aplikasi khusus bernama Sapa Warga.
Aplikasi Sapa Warga ini merupakan aplikasi yang dikembangkan Pemprov Jabar sebagai upaya memangkas jarak komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan. Semua Ketua RW di Jabarbisa mengakses aplikasi Sapa Warga serta menjadi penanggungjawabnya.
“Validasi data kita lakukan secara manual. Maka, saat aplikasi Sapa Warga diluncurkan, ini bisa saling melengkapi. Karena waktu yang diberikan terbatas hanya 4 hari. Jika kita lakukan langsung, sangat berat,” jelas Herman.
Dalam upaya mengoptimalkan program Sapa Warga, Diskominfo Kabupaten Sumedang memberikan pelatihan teknis penggunaan Sapa Warga secara berjenjang oleh tim khusus yang dibentuk Diskominfo.
Selain pelatihan teknis, Pemkab Sumedang juga memberikan pelatihan tentang manajerial. Bagaimana caranya mengecek dan memasukkan data lewat aplikasi Sapa Warga. Setelah dua pelatihan tersebut diberikan, ketua RW dapat langsung melaksanakan pendataan dan melaporkan data secara manual ataupun digital.
“Dinsos Sumedang membikin tim khusus untuk memadankan data dengan Disdukcapil. Untuk teknologinya (Sapa Warga) ada Diskominfo. Task force yang akan menerima keluhan, sehinga bagi teman-teman kecamatan dan desa yang mengalami kesulitan bisa dibantu langsung,” ucapnya.
Lewat sejumlah pendekatan tersebut, Sumedang akhirnya berhasil memvalidasi 128 ribu non DTKS atau masyarakat kategori rawan miskin baru. Dari angka data tersebut, Kabupaten Sumedang lalu memilah-milah mana KK yang berhak menerima bansos dari pusat, dari kemensos, dari provinsi, dan kabupaten/kota.
“128 ribu KK tersebut dibagi ke berbagai pintu bantuan. Pembagian tersebut hanya bisa dilakukan jika kita dapat menyelesaikan data non DTKS. Kita mapping, untuk data sudah terverifikasi by name by address baru kita bisa pasing mana yang ke pusat, provinsi, kab, desa,” katanya.
Lebih lanjut Herman mengatakan, lewat pendataan yang akurat, maka penyaluran bansos tidak akan menjadi polemik di kalangan masyarakat. Dengan begitu, dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi corona bisa tertangani.
Adapun bansos Gubernur Jabar senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari sembilan jenis pintu bantuan kepada warga Jawa Barat yang terdampak pandemi COVID-19.
Sembilan pintu itu adalah kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bansos dari Presiden untuk para perantau di Jabodetabek, Dana Desa di Kabupaten, bantuan tunai dari Kemensos, Kartu Pra Kerja bansos provinsi, serta bantuan sosial dari kabupaten/kota. (Jujang/R8/HR Online)
