Penyaluran BLT di Banjarsari & Banjaranyar Ciamis Diduga Bermasalah

Penyaluran BLT di Banjarsari & Banjaranyar Ciamis Diduga Bermasalah
Ratusan warga penerima BLT Kemensos sejak pagi sudah mengantri di halaman Kantor Pos Banjarsari. Foto : Suherman/ HR

Berita Ciamis (harapanrakyat.com).- Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digelontorkan Kementrian Sosial melalui Kantor Pos Indonesia diduga syarat Masalah. Hal itu ditandai dengan turunnya bantuan yang masih menggunakan data lama, sehingga banyak terjadi tumpang tindih.

Pantauan Koran HR di lapangan, ratusan warga penerima BLT Kemensos sejak pagi sudah mengantri di halaman Kantor Pos Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Bahkan antrian tersebut tanpa pengawalan dari petugas, sehingga terjadi kerumunan dalam jumlah besar.

Musonah, salah seorang penerima manfaat asal Desa Purwasari, kepada Koran HR, Selasa (12/05/2020), mengaku gembira saat menerima BLT sebesar Rp. 600.000 tersebut.

“Ya gak menyangka saja, saya dapat bantuan seperti ini. Alhamdulillah bisa membantu sekali,” katanya.

Banyak Data Tumpang Tindih, Aparat Desa Kebingungan

Dengan munculnya data penerima bantuan dari Kemensos melalui Kantor Pos, membuat aparatur desa kebingungan. Bully dan cemoohan pun harus mereka telan pahit.

Paslanya, banyak diantara para penerima BLT dari Kemensos tersebut merupakan penerima program PKH atau BPNT. Bahkan banyak juga kalangan mampu yang kini menikmati BLT tersebut.

PJS Kepala Desa Sukasari, Iyon Zain Triyono, mengatakan, turunnya bantuan tersebut menjadi beban berat bagi pihaknya. Paslanya, akibat data yang turun sekarang, pihak desa menjadi bulan-bulanan Bully-an warga.

“Turunnya bantuan itu memang sangat bermanfaat sekali bagi warga. Namun sayang tidak dibarengi data yang akurat atau tepat sasaran. Sehingga hal ini menjadi kecemburuan warga lain yang tidak kebagian,” katanya.

Dalam hal ini, kata Iyon, jelas menjadi beban pemerintah desa. Lantaran warga menduga data penerima tersebut munculnya dari desa. Padahal dalam hal ini, pemerintah desa tidak tahu menahu.

“Ya tahunya cair dan kantor pos yang mencairkannya. Mungkin itu data nya dari TKSK atau darimana ya entah lah kami tidak tahu. Pusing saya. Data yang turun sekarang itu masih data lama. Ada yang sudah meninggal dan ada juga yang tumpang tindih, dimana ada beberapa penerima BPNT dan PKH kembali mendapatkan ini,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua APDESI Kecamatan Banjarsari, Ramli Mahmud, mengatakan, BLT dari Kemensos seharusnya dikaji lagi sebelum dicairkan. Menurutnya, ha itu mengingat data yang turun kali ini sangat tidak tepat dan banyak terjadi kesalahan.

“Yang salah itu datanya, kenapa yang turun yang itu-itu lagi. Apakah pemerintah tidak pernah melihat data update yang selalu kami revisi setiap triwulan melalui aplikasi, sehingga data yang muncul masih data lama,” katanya.

Ramli berharap, pemerintah tidak seenaknya sendiri menurunkan bantuan, terlebih tidak melihat data terbaru. Akhirnya, hal itu menimbulkan kekisruhan dan menjadi beban berat pemerintah desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Terus terang saja bantuan Kemensos ini kami tidak tahu menahu. Jol turun we bantuan.  Bahkan kami juga tidak diberitahu dari awal akan diturunkannya bantuan. Apalagi pencairannya juga kan langsung via kantor pos,” katanya.

Untuk mengatasi kekisruhan, Ramli menambahkan, pihaknya hanya bisa pasrah dan akan menyiasati dengan penyaluran BLT dari anggaran dana desa.

“Kita akan menyisir yang tidak tercover melalui BLT DD yang bisa kita gunakan di kisaran 30%-35%. Dan ini pun yakin tidak akan mampu mengcover semuanya. Sisanya entah akan dari mana untuk menutupinya,” katanya.

TKSK wilayah Kecamatan Banjarsari, Emas Kurnianingsih, mengatakan, pihaknya juga mengaku pusing dengan turunnya bantuan dari Kemensos tersebut.

“Jelas kami juga sebenarnya bingung. Karena data penerima itu jelas bukan data update yang dari kami, semuanya data lama,” katanya.

Menurut Emas, sebelum pencairan dana tunai dari Kemensos via kantor pos tersebut, dirinya juga sempat menanyakan data ke pihak kantor pos terkait data penerima bantuan.

Namun dirinya juga mengaku kecewa setelah melihat data yang ada ternyata banyak ketimpangan dan bukan data terbaru.

Sehingga kondisi ini menimbulkan kecemburuan serta prasangka buruk terhadap dirinya sebagai petugas TKSK.

“Dalam hal ini terus terang saja data yang keluar itu bukan data update terbaru. Melainkan data tahun 2017, sehingga wajar ketika sekarang tidak tepat sasaran. Namun, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua data penerima itu sudah diplot dari pusat. Jangan kan pihak desa, pihak kami juga dalam hal ini tidak dilibatkan sama sekali,” ungkapnya.

Informasi di lapangan, Kantor Pos Banjarsari mencairkan BLT sebesar Rp. 600.000 untuk 1.985 penerima.

Berikut ini jumlah data penerima di masing-masing desa di Kecamatan Banjarsari dan Banjaranyar.

Kecamatan Banjarsari;

Desa Sindanghayu : 27 orang penerima.

Desa Kawasen : 12 orang penerima.

Desa Banjarsari : 59 orang penerima.

Desa Cicapar : 45 orang penerima.

Desa Purwasari : 41 orang penerima.

Desa Cibadak : 124 orang penerima.

Desa Ciherang : 109 orang penerima.

Desa Sindangasih : 64 orang penerima.

Desa Ratawangi : 83 orang penerima.

Desa Sindangsari : 166 orangpenerima.

Desa Ciulu : 78 orang penerima.

Desa Sukasari : 134 orang penerima.

Kecamatan Banjaranyar;

Desa Kalijaya : 312 orang penerima.

Desa Langkapsari : 4 orang penerima.

Desa Karyamukti : 8 orang penerima.

Desa Cigayam : 19 orang penerima.

Desa Banjaranyar : 29 orang penerima.

Desa Sindangrasa : 72 orang penerima.

Desa Cikaso : 29 orang penerima.

Desa Pasawahan : 279 orang penerima.

Desa Tanjungsari : 77 orang penerima.  (Suherman/Koran HR)

Ratusan warga penerima BLT Kemensos sejak pagi sudah mengantri di halaman Kantor Pos Banjarsari. Foto : Suherman/ HR