Syarat Mendapatkan BLT Corona Dana Desa. Selama pandemi Covid-19, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang ada di desa. Anggaran BLT corona tersebut bersumber dari alokasi Dana Desa di masing-masing daerah (Kab/Kota).
12,3 juta kepala keluarga (KK) di Indonesia bakal tersentuh bantuan tersebut. Adapun bantuan BLT tersebut yakni Rp 600.000/bulan untuk satu KK. Rencananya, BLT corona tersebut diberikan tiga bulan mulai dari bulan April 2020.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 22,4 triliun atau sekitar 31% dari total anggaran dana desa tahun 2020 sebesar Rp 71,19 triliun. Hingga saat ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melaporkan, sudah ada 8.157 desa yang tersebar di 76 kabupaten se-Indonesia yang sudah mencairkan BLT Dana Desa.
Sementara penerima manfaat BLT dana desa tersebut sudah mencapai 167.676 kepala keluarga (KK). Pemerintah menargertkan 12 juta KK lagi harus tersentuh dana desa BLT. Lalu apa saja syarat mendapatkan BLT Corona Dana Desa?
Syarat Mendapatkan BLT Corona Dana Desa
Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar Abdul Halim menyebut, kriteria ataupun syarat warga yang akan mendapatkann BLT Dana Desa yakni warga desa yang pekerjaannya hilang akibat pandemi Covid-19, serta bukan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah, seperti PKH ataupun BPNT/Kartu sembako.
“BLT dana desa ini untuk warga desa yang terdampak Covid-19, sasarnnya tentu warga miskin, tapi tidak boleh overlapping,” ujar Halim, Senin (27/4/2020) lalu.
Kata dia, overlapping yang dimaksud, yakni masyarakat yang sudah menerima bansos lain dari pemerintah pusat tidak boleh lagi mendapat BLT dana desa. Karena saat ini pemerintah pusat sudah menggulirkan program bansos untuk jaring pengaman sosial pandemi Covid-19, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, Kartu sembako, BLT sembako untuk warga miskin di Jabodetabek, Kartu Pra Kerja dan lainnya.
“Bagi masyarakat desa yang telah mendapatkan bantuan program bansos dari pemerintah pusat, tidak boleh lagi mendapat BLT corona dari dana desa. Kriteria utama atausyarat mendapatkan BLT Corona Dana Desa adalah warga yang kehilangan mata pencahariannya akibat corona.
Dalam penentuan penerima program BLT dana desa juga kata Halim, tidak menggunakan kriteria ataupun syarat yang ditetapkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kita contohkan seorang sopir yang tidak lagi bekerja karena PSBB, kuli bangunan yang tak lagi bekerja, tukang batu, dan lainnya yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19. Nah mereka itu ada hak untuk mendapat BLT dana Desa,” jelas Abdul Halim.
8.157 Desa Sudah Salurkan BLT Dana Desa
Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar Abdul Halim sudah melaporkan kepada Presiden tentang pencairan BLT yang sumbernya dari Dana Desa. Dana yang sudah dicairkan untuk BLT dana Desa yakni Rp 70 miliar. BLT Dana Desa tersebut sudah dicairkan di 8.157 desa yang tersebar di 76 kabupaten se-Indonesia.
Pihaknya meminta kepada Desa yang belum mencairkan BLT untuk Dana Desa agar memperhatikan kriteria dan syarat mendapatkan BLT Corona Dana Desa agar tidak salah sasaran.
Lebih lanjut Abdul Halim mengatakan, proses pencairan BLT dana desa disesuaikan dengan kondisi di masing-masing desa, pencairan bisa secara tunai ataupun non tunai.
Alokasi Anggaran Untuk BLT Tergantung Besaran Dana Desa
Adapun presentase penggunaan Dana Desa untuk BLT Corona tergantung besaran anggaran Dana Desa masing-masing Desa. Bagi Desa yang alokasi dana desanya Rp 800 juta pertahun, maka 25 persen harus digunakan untuk BLT.
Untuk Desa yang anggaran Dana desanya Rp 800 juta-Rp 1,2 miliar maka 30% DD nya untuk BLT, sementara yang anggaran Dana Desanya ditasas Rp 1,2 miliar besaran alokasi untuk BLT dana Desa sebesar 35%.
Kriteria dan syarat mendapatkan BLT Corona Dana Desa tak hanya untuk masyarakat Desa yang punya nomor induk kependudukan (NIK/KTP). Pemerintah menjamin warga desa yang tak punya NIK/KTP akan tetap mendapatkan BLT dana desa.
Karena setiap warga desa yang akan dapat BLT dana desa datanya akan merujuk pada Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenso. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui, apakah warga tersebut sudah dapat bantuan sosial dari pemerintah atau belum.
Pasalnya saat ini sudah banyak masyarakat kategori kelompok miskin yang sudah tercover bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti bantuan PKH, kartu sembako, dan lain sebagainya.
“Yang tidak punya NIK tidak usah dipaksakan untuk mengurusi NIK dulu baru mendapat BLT dana desa, catat nama dan alamat selengkap-lengkapnya untuk nanti bukti pertanggungjawaban,” katanya.
Pihaknya pun meminta kepala daerah baik Gubernur, Bupati Tauapun Walikota agar tidak mempersulit proses pencairan dan penyaluran BLT dari dana desa. “Ini urusannya kemanusiaan, jadi jangan ada upaya mempersulit, apalagi ini bulan ramadan,” pungkasnya.
Nah, sekarang kamu tahu kan apa saja syarat mendapatkan BLT Corona Dana Desa. Kamu termasuk kedalam kriteria tersebut atau tidak. Jika tidak, mungkin banyak diluar sana warga yang lebih membutuhkan BLT Dana Desa tersebut untuk menyambung hidup. (Jujang/R8/HR Online)
