Warga Desak DPRD Pangandaran Tindak Tegas Anggotanya yang Bubarkan Karantina Pemudik

Warga Desak DPRD Pangandaran Tindak Tegas Anggotanya yang Bubarkan Karantina Pemudik
Pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran, menerima audensi Forum Pangandaran Sehat (FSH) Rabu (27/5/2020). Foto:Madlani/HR

Berita Pangandaran (harapanrakyat.com).- Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Pangandaran Sehat (FPS), akhirnya menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Rabu (27/5/2020).

Kedatangan mereka yakni untuk melakukan audiensi dan menyampaikan tuntutan terkait pembubaran pemudik yang menjalani isolasi khusus di aula Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran oleh salah seorang anggota DPRD beberapa waktu lalu.

Sekretaris Forum Pangandaran Sehat (FPS) Sakio Andrianto menyampaikan, ada tiga tuntutan yang disampaikanFPS yakni pertama meminta pimpinan DPRD menindak tegas anggotanya yang membubarkan tempat isolasi tersebut, kedua meminta aparat penegak hukum untuk segera memanggil yang bersangkutan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

“Perilaku oknum anggota dewan ini merupakan tindakan melanggar hukum karena melakukan pembubaran tempat isolasi secara sepihak,”kata Sakio Andrianto saat audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Rabu (27/5/2020).

Lebih lanjut Sakio Andrianto menambahkan, oknum anggota DPRD tersebut sudah melanggar beberapa aturan yang sudah berlaku diantaranya Pasal 212 KUHP, Pasal 93 Undang Undang nomor 6 tahun 2018, PP 11 dan 21 Tahun 2020, serta Surat Edaran Bupati Pangandaran nomor 060/1178/setda/2020.

“Kami minta DPRD dan aparat hukum segera menindak tegas. Oknum juga harus meminta maaf kepada masyarakat Pangandaran dan Gugus Tugas Covid-19 di Desa Kertaharja secara terbuka,” pungkasnya.

Audensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran. Pihaknya mengucapkan permohanan maaf atas insiden pembubaran lokasi karantina oleh saudara OR beberapa waktu lalu.

“Kami mohon maaf atas tindakan gegabah yang dilakukan anggota DPRD Pangandaran tersebut, itu bukanlah kebijakan DPRD secara kelembagaan, tapi tindakan pribadi,” kata Asep Noordin.

Tindakan Pembubaran Karantina Pemudik Tindakan Pribadi Bukan Kelembagaan

Lebih lanjut Asep Noordin mengaku, pihaknya tidak akan tinggal diam adanya aksi tersebut adalah aksi yang dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama lembaga lembaga DPRD, dan sanksi akan dijatuhkan setelah terbentuknya Badan Kehormatan (BK) yang ditargetkan tanggal 8 Juni 2020 mendatang.

“Pengaduan masyarakat ini akan langsung ditindak lanjuti setelah ada BK nanti, BK saat ini sedang dalam proses pembentukan,” ungkap Asep.

Masih dikatakan Asep Noordin, terkait jenis sanski yang akan diberikan kepada OR, pihaknya belum bisa memutuskan, karena ada tahapan dan ada klarifikasi terlebih dahulu.

“Ya itu nanti, ada tahapannya, ada klarifikasi. Sejauh mana pelanggaran etik yang dilakukannya,”pungkas Asep Noordin.

Sementara itu ketua Forum Pangandaran Sehat (FPS) Dede Supratman meminta, DPRD Pangandaran  agar bersikap tegas terhadap perlilaku anggota DPRD yang bersikap sewenang-wenang tersebut, karena aksi tersebut telah mencederai perjuangan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat.

“Meski berdalih apapun, tak bisa seorang anggota DPRD seenaknya membubarkan kegiatan karantina para, kami berharap penegak hukum turun tangan, saya juga menungguu Oman Rohman melakukan permintaan maaf kepada publik,” tegasnya. (Madlani/R8/HR Online)

Loading...