Aksi Damai Forum Masyarakat Kota Banjar: RUU HIP Kerdilkan Pancasila

Forum Masyarakat Kota Banjar
Aksi damai puluhan ormas dan tokoh agama tolak RUU HIP. Foto: Muhlisi/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Puluhan organisasi masyarakat (Ormas) dan tokoh agama yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kota Banjar mengadakan aksi damai menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Aksi damai tersebut digelar di Alun-alun Kota Banjar, Rabu (24/6/2020).

Mereka menilai bahwa adanya RUU HIP tersebut justru akan mengkerdilkan pancasila sehingga harus ditolak dan dibatalkan karena sudah membuat resah masyarakat.

Koordinator aksi Aan Alamsyah, mengatakan, RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah pada krisis politik. Selain itu juga berpotensi menimbulkan ancaman kebangsaan yang sudah susah payah dibangun oleh para founding father bangsa ini.

Selain itu, Pancasila sebagai keputusan final tidak perlu membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam pembukaan UUD 45 beserta rumusan batin yang menyertainya pada saat merumuskan.

“Rancangan RUU HIP ini akan menjadi celah masuknya Ideologi komunis di Indonesia dan mengkerdilkan pancasila,” kata Alamsyah kepada awak media, Rabu (24/6/2020).

Oleh karena itu, lanjut Alamsyah, forum bersama Kota Banjar menuntut kepada pemerintah pusat baik MPR, DPD ataupun DPR untuk menolak proses legislasi RUU HIP dalam agenda Prolegnas untuk selamanya.

Selanjutnya, mengembalikan kedaulatan Pancasila seutuhnya sebagai ideologi negara dan sumber dari segala sumber hukum.

“Kami dari Forum Bersama Masyarakat Banjar menolak RUU HIP. Apabila tidak dibatalkan kami akan melakukan aksi besar-besaran hingga berjilid-jilid,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi, mengatakan, DPRD tentu akan ikut mengawal aspirasi Forum Masyarakat Kota Banjar agar RUU HIP nanti bisa dibatalkan.

Karena bagaimanapun RUU HIP tersebut dapat melukai perasaan dan aspirasi masyarakat bukan hanya warga Banjar saja, akan tetapi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami akan kawal sampai aspirasi ini didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Apabila tidak dibatalkan tentu semua masyarakat akan menolak,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online)