DPRD Pangandaran Minta ASN Pemalsu Titik Kordinat Absensi Online Diberi Sanksi

DPRD Pangandaran Minta ASN Pemalsu Titik Kordinat Absensi Online Diberi Sanksi
DPRD Pangandaran minta ASN pemalsu titik kordinat absensi online diberi sanksi. Foto:Ilustrasi/Net

Berita Pangandaran (harapanrakyat.com).- Komisi 1 DPRD Kabupaten Pangandaran, meminta pemkab menindak tegas ASN yang diduga melakukan pemalsuan titik kordinat Absensi Kehadiran Berbasis Ponsel (AKBP).

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran, Adang Sudirman, Senin (1/6/2020).

Kata dia, dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil BKPSDM Pangandaran untuk melakukan klarifikasi ASN yang melakukan pemalsuan absensi online.

“Kita akan minta BKPSDM agar memberikan sanksi tegas kepada ASN Pangandaran yang terbukti melakukan pemalsuan absensi online, sanksi ini perlu diterapkan agar hal serupa tidak terjadi lagi,” ujar Adang.

Seharusnya lanjut Adang, ASN memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, bukan malah berulah yang aneh-aneh. Apalagi ini menyangkut dengan tanggungjawab moral prilaku ASN.

Menurut Adang, Work From Home (WFH) yang diberlakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi RI mengharuskan ASN tetap berada di daerah tempat dia bertugas.

“ASN di Kabupaten Pangandaran ada dari luar Pangandaran, harusnya selama bertugas ASN itu berkedudukan di Pangandaran,” jelasnya.

Sayangnya lanjut Adang, tidak sedikit ASN di Pangandaran yang saat WFH malah pulang kampung dan mengakali titik kordinat absensi online.

DPRD Pangandaran Minta Tunjangan ASN yang Palsukan Titik Kordinat Jangan Dibayarkan

Meski AKBP ini masih tahap percobaan, namun kita minta ASN yang memalsukan titik kordinat absensi online, kita minta tunjangan kinerjanya jangan dibayarkan.

“Aturan sebelumnya yang sudah diberlakukan yakni ASN yang tidak melakukan absensi fingerprint maka tunjangan kinerjanya tidak akan dibayarkan. Pemalsu absensi online ini juga mesti mendapatkan sanksi yang sama,” tegas Adang.

Diberitakan sebelumnya Asisten Daerah (Asda) III Setda Kabupaten Pangandaran Suheryana menyebut, pemberlakuan Absensi Kehadiran Berbasis Ponsel (AKBP masih dalam tahap percobaan.

“Karena baru berjalan 3 bulan saja selama WFH, maka ASN yang tidak melakukan absensi online dan memalsukan titik kordinat, hanya mendapat pembinaan dari atasannya saja,” ujar Suheryana.

Sehingga bagi ASN yang memalsukan titik kordinat atau tidak melakukan absensi online, tunjangannya masih dibayarkan.

“Namun, kedepan bagi ASN yang terbukti tidak melakukan absensi online apalagi melakukan pemalsuan titik kordinat AKBP tunjangannya tidak akan dibayarkan,” pungkasnya. (Ceng2/R8/HR Online)

Loading...