Senin, September 26, 2022
BerandaBerita BanjarMenjelang New Normal, KPA Kota Banjar Validasi Data Odha

Menjelang New Normal, KPA Kota Banjar Validasi Data Odha

Berita Banjar (harapanrakyat.com).- Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Banjar berencana akan memulai lagi kegiatan dalam penanganan dan penanggulangan HIV/Aids di Kota Banjar menjelanga penerapan new normal.

Pengelola Program KPA Kota Banjar, Syahid Burhani, menjelaskan, selama pandemi corona ini sebagaimana anjuran dari Provinsi Jabar agar layanan ARV kepada orang dengan HIV/Aids (Odha) agar tidak kontak langsung. Hal itu dikhawatirkan sesuatu yang tidak diinginkan, apalagi mereka rentan terhadap covid-19.

Selama wabah ini, kata Syahid, ARV didistribusikan oleh Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) yang ada di RSUD Banjar ke masing-masing odha, bahkan ada yang dikirimkan melalui kurir jasa pengiriman.

“Jadi tidak langsung, meski masih ada saja yang ke RSUD. Tapi sudah kita sampaikan lewat grup ARV bahwa sementara waktu layanan ARV tidak dianjurkan ke RS karena akan diantar,” ujarnya saat dihubungi Koran HR, Selasa (9/6/2020).

Syahid menambahkan, untuk kegiatan-kegiatan KPA sementara ditunda sejak wabah corona masuk ke Indonesia. Ke depan yang tepatnya di bulan Juli pihaknya akan memvalidasi data odha yang ada seiring penapan new normal atau AKB.

“Nanti kita dari KPA bersama RS, LSM dan KDS berkumpul untuk memvalidasi data odha dari Oktober 2019 hingga saat ini,” imbuhnya.

KPA Banjar Sebut Tahun 2019 Ada 301 ODHA

Di tahun 2019, kata Syahid, di Kota Banjar terhitung sebanyak 301 odha hingga oktober 2019, termasuk dengan yang meninggal. Sementara di tahun 2020 ini akan divalidasi, baik yang jalan ARV, meninggal, follow up maupun yang sudah tidak jalan.

“Tentu saja ada saja yang tidak jalan karena stigma, seperti halnya ODP maupun Positif Covid, itu kan kadang stigmanya beda. Jadi data validnya nanti kita selesaikan dulu,” jelas Syahid lagi.

Adapun masalah anggaran di tahun 2020 ini, sambungnya, mengalami peningkatan sebanyak Rp 50 juta dari anggaran Rp 100 juta di tahun 2019, yakni totalnya Rp 150 juta.

“Semua kader tetap jalan melakukan pemantauan dari rumah. Menghadapi AKB ini, kita akan muali jalan lagi sesuai RAB tahun 2020 yang sebelumnya ditunda. Semoga penanganan HIV bisa maksimal. Apalagi HIV sendiri rentan sekali dan sama bahayanya dengan covid yang mana belum ada vaksinnya,” pungkas Syahid. (Muhafid/Koran HR)