Senin, Oktober 18, 2021
BerandaBerita BanjarMenuju AKB di Kota Banjar, Sektor Ekonomi Kembali Diaktifkan

Menuju AKB di Kota Banjar, Sektor Ekonomi Kembali Diaktifkan

Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Menuju AKB di Kota Banjar, Jawa Barat, sektor ekonomi kembali diaktifkan. Termasuk aktivitas para pedagang kaki lima (PKL).

Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, mengatakan, selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau normal baru, seluruh sektor ekonomi di Kota Banjar kembali diaktifkan.

Pembukaan kembali sektor ekonomi tersebut disampaikan Ade Uu Sukaesih saat rapat koordinasi bersama PHRI, HIPMI, Kadin, dan para pelaku usaha yang ada di Kota Banjar.

“Untuk meningkatkan produktivitas sektor ekonomi, mulai saat ini para pelaku usaha bisa kembali beroperasi,” kata Ade Uu Sukaesih, kepada awak media, usai rakor di Ruang Rapat Setda Kota Banjar, Kamis (04/06/2020).

Ia menyebutkan, sektor ekonomi tersebut diantaranya swalayan, toko modern, bioskop, pasar tradisional, dan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa mangkal di area publik. Seperti di lokasi alun-alun dan Taman Kota (Tamkot).

Dalam pelaksanaannya, para pelaku usaha harus ikut bertanggungjawab mendisplinkan masyarakat, atau konsumennya masing-masing saat berbelanja. Serta harus mematuhi surat pernyataan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Untuk para PKL, nanti tekhnisnya akan diatur. Kemudian, di pusat perbelanjaan juga akan ditempatkan petugas terpadu yang akan mengawasi,” kata Ade Uu.

Adapun protokol kesehatan yang harus diterapkan yakni, mengurangi 50 persen kapasitas pengunjung, menerapkan physical distancing. Termasuk mengenakan masker, dan membiasakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

“Semua harus berkomitmen untuk melaksanakan, termasuk para pelaku usaha. Apabila ada yang melanggar, sanksinya akan ditutup,” tegas Walikota Banjar.

Pengawasan AKB di Kota Banjar

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Banjar, Asep Nugraha, memberikan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan di sektor perdagangan. Seperti di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan lainnya.

Menurutnya, tanpa adanya penempatan petugas sebagai pengawas dalam menerapkan protokol kesehatan, maka upaya mencegah penyebaran Covid-19 tidak akan berjalan maksimal.

“Tentu kami semua sepakat dan ikut mendukung kebijakan yang ada, tapi pengawasannya juga harus ditingkatkan,” tandas Asep. (Muhlisin/R3/HR-Online)

- Advertisment -

Berita Terbaru

spot_img