Ratusan Santri akan Kembali ke Pesantren di Kota Banjar, Tim Gugus Tugas Koordinasi dengan Pihak Ponpes

Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 Kota Banjar, Edi Hardianto, usai koordinasi dengan pengasuh Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar. Foto: Istimewa.
Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 Kota Banjar, Edi Hardianto, usai koordinasi dengan pengasuh Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar. Foto: Istimewa.

Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Banjar, Jawa Barat, melakukan koordinasi dengan pengasuh Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti mengenai adanya permohonan pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan pesantren.

Petugas dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar, Edi Hardianto, mengatakan, koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi. Dalam Hal ini tentang kegiatan proses belajar mengajar di pesantren.

Karena adanya rencana kedatangan para santri dari berbagai penjuru tanah air yang hendak kembali untuk menuntut ilmu di Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar, setelah libur Lebaran.

Baca Berita Terkait : Wakil Wali Kota Banjar; Lembaga Pendidikan Belum Diizinkan Dibuka

“Kemarin kan ada surat pemberitahuan dari pondok pesantren kepada Tim Gugus Tugas, bahwa akan ada arus balik para santri dalam waktu dekat ini. Makanya hari ini kita langsung adakan komunikasi,” kata Edi, kepada awak media, Jum’at (05/06/2020).

Pihak Ponpes Sepakat Ikuti Kebijakan Pemerintah

Setelah dilakukan koordinasi, maka untuk kebaikan bersama, pihak pengasuh pondok pesantren sudah sepakat mengikuti kebijakan pemerintah yang ada.

Pihak pesantren akan menunda sementara proses kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren.

Selain itu, lanjut Edi, ke depan pihak pengasuh pondok pesantren juga meminta ada rapid test untuk para santri, agar kesehatan mereka bisa terjamin.

“Tadi semua sudah sepakat untuk menunda sementara proses belajar. Santri yang akan kembali ke pesantren juga ditunda sampai nanti ada kebijakan dari pemerintah,” pungkas Edi. (Muhlisin/R3/HR-Online)

Loading...