Selamat! Pangandaran Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian Sejak 2017

Wajar Tanpa Pengecualian
Kantor Bupati Pangandaran. Foto: Ist/Net

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Kabupaten Pangandaran mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Hal itu tak lepas dari kerja keras Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dipimpin Jeje Wiradinata bersama jajarannya.

Bupati Jeje bersama wakilnya Adang Hadari dilantik pada 17 Februari 2016, selama kepemimpinan keduanya, berbagai sektor mulai ditata di Kabupaten Pangandaran.

Meskipun termasuk Daerah Otonom Baru (DOB) namun Kabupaten Pangandaran berhasil membenahi birokrasi dan terus melakukan pembangunan hingga sejajar dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

Bukan itu saja, Kabupaten Pangandaran juga meraih prestasi sebagai DOB terbaik se-Indonesia. Prestasi lainnya adalah predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD LHP BPK RI mulai tahun 2017 sampai 2018.

Suheryana yang menjabat sebagai Asisten Daerah III Kabupaten Pangandaran, mengatakan, pemeriksaan LKPD LHP BPK RI dimulai pada tahun 2014. Namun pada saat itu anggaran yang digunakan masih bersatu dengan Kabupaten Ciamis.

“Tahun 2014 kondisinya masih masa pengalihan dari Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Pangandaran. Saat itu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP),” kata Suheryana.

Selanjutnya mulai tahun 2014, 2015, dan 2016, predikat Pangandaran masih sama yaitu Wajar Dengan Pengecualiaan.

“Saat itu banyak alasan kenapa Pangandaran mendapat predikat WDP, salah satunya karena penataan aset dan juga administrasinya belum maksimal,” katanya.

Baru pada tahun anggaran 2017, lanjut Suheryana, Pangandaran mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Predikat WTP mampu kita pertahankan, sampai pemeriksaan anggaran Kabupaten Pangandaran tahun 2017 dan 2018 juga mendapat predikat WTP,” jelasnya.

Tahun 2019, Akankah Pangandaran Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian Kembali?

Bagaimana dengan pemeriksaan anggaran tahun 2019? Hendar Suhendar, Kepala Badan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran, menuturkan, untuk anggaran tahun 2019, pemeriksaan baru selesai dilakukan oleh BPK.

“Harapannya, LKPD LHP BPK RI tahun 2019 yang nanti akan dikeluarkan tahun 2020 juga mendapat predikat opini WTP,” katanya.

Hendar juga mengatakan, ASN Pangandaran semakin paham tata kelola dan administrasi pemerintahan. Sehingga wajar apabila potensi untuk mendapat predikat WTP sangat besar.

“Meskipun begitu, kami juga tidak memungkiri memang masih ada beberapa administrasi dan tata kelola yang belum maksimal. Namun hal itu sudah ada perbaikan di setiap OPD,” imbuhnya.

Hendar menambahkan, saat ini pengelolaan keuangan oleh ASN Pangandaran di setiap OPD sudah semakin baik, bahkan sesuai dengan standar akuntansi.

“Setiap ada LKPD LHP BPK RI, kami selalu menindaklanjutinya dan memperhatikan setiap rekomendasi yang mesti dilakukan,” tandasnya. (Ceng2/R7/HR-Online)