Minggu, Mei 4, 2025
BerandaBerita BanjarDugaan Korupsi Infrastruktur, Pejabat di Kota Banjar Diperiksa KPK

Dugaan Korupsi Infrastruktur, Pejabat di Kota Banjar Diperiksa KPK

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Terkait kelanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kota Banjar, penyidik KPK hari ini mengagendakan pemeriksaan kepada sederet pejabat Pemkot Banjar.

Sejumlah pegawai di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Banjar itu, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2012-2017 pada Dinas PUPRKP Kota Banjar.

Sederet pejabat Pemkot Banjar yang diperiksa itu dari Sekda Kota Banjar, pihak swasta, Inspektur Inspektorat. Selain itu, anggota DPRD Kota Banjar pun diagendakan ikut diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berita Terkait: Kasus Dugaan Korupsi di Kota Banjar, KPK Lakukan Pemanggilan Saksi

Juru Bicara penindakan KPK, Ali Fikri, dalam rilisnya menyebutkan, sederet pejabat itu diantaranya Sekda Kota Banjar berinisial AS, pegawai Bank BJB yaitu AY, DF, AR, RNF. Selain itu, Kepala BPKAD Kota Banjar, NS, dengan tempat pemeriksaan di Kantor BPKP Bandung.

Bukan hanya itu, juga diagendakan pemeriksaan untuk 3 orang saksi, yaitu Inspektur Inspektorat Kota Banjar inisial OS, kemudian BS sebagai pihak swasta.

Sedangkan pemeriksaan saksi dugaan korupsi untuk anggota DPRD Kota Banjar adalaah S, dengan tempat pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK.

“KPK berharap para saksi untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan, dan memberikan keterangan secara terbuka dan jujur dihadapan penyidik,” kata Ali Fikri, Selasa (28/7/20).

Saat ini, lanjut Ali, KPK masih akan terus melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang lain. Meski demikian, untuk kontruksi perkara dan siapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan disampaikan nanti pada waktunya.

“Untuk kontruksi perkara penetapan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan kami sampaikan pada waktunya,” ujarnya. 

Diberitakan HR Online sebelumnya, tim penyidik KPK dalam kasus korupsi ini melakukan pemeriksaan saksi Kepala Dinas PUPRKP Kota Banjar. Selain itu, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan RSUD berinisial AS alias AO juga dipanggil lembaga antirasuah. (Muhlisin/R5/HR-Online) 

Mengenal Fenomena Hujan Meteor Eta Aquarids yang Terjadi Setiap Bulan Mei

Mengenal Fenomena Hujan Meteor Eta Aquarids yang Terjadi Setiap Bulan Mei

Hujan meteor adalah salah satu fenomena astronomi memukau dan layak menjadi momen istimewa yang dinantikan semua orang. Salah satu fenomena yang bakal hadir sebentar...
Ribuan Warga Tumpah Ruah Ramaikan Jalan Santai Sumedang Sehat

Ribuan Warga Tumpah Ruah Ramaikan Jalan Santai Sumedang Sehat

harapanrakyat.com,- Ribuan warga kompak mengikuti kegiatan jalan santai Sumedang Sehat. Jalan santai kolaborasi dengan komunitas "Sumedang Walkers" ini, mulai dari kawasan Lapangan Pusat Pemerintahan...
Bukan Kirim ke Barak TNI, Ini Cara Bupati Pangandaran Atasi Siswa Bermasalah

Bukan Kirim ke Barak TNI, Ini Cara Bupati Pangandaran Atasi Siswa Bermasalah

harapanrakyat.com,- Bupati Pangandaran, Jawa Barat, Citra Pitriyami, memiliki pendekatan tersendiri untuk mengatasi siswa yang bermasalah. Bukan mengirim ke barak militer atau TNI, namun pihaknya...
Duta Besar Belanda

Duta Besar Belanda Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Dukungan untuk Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tak hanya datang dari masyarakat Indonesia saja, tapi juga dari Duta Besar Belanda, Marc Gerritsen....
Pedagang Pasar Subuh Ciamis Keluhkan Kondisi Jalan dan Trotoar yang Rusak, Pemerintah Diminta Segera Turun Tangan

Pedagang Pasar Subuh Ciamis Keluhkan Kondisi Jalan dan Trotoar yang Rusak, Pemerintah Diminta Segera Turun Tangan

harapanrakyat.com,- Sejumlah pedagang Pasar Manis Ciamis Blok Pasar Subuh, mengeluh kondisi jalan yang rusak dan berlubang. Kerusakan jalan maupun trotoar di Pasar Manis Ciamis,...
Bupati Sumedang

Dukung Pembinaan Siswa Nakal di Barak Militer, Bupati Sumedang: Solusi Solutif dari Gubernur Jabar

harapanrakyat.com,- Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengarahkan siswa bermasalah atau nakal untuk mendapatkan pembinaan...