Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- LSM GMBI mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pangandaran. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi penolakan RUU HIP, Kamis (2/7/2020).
Puluhan massa yang datang mendesak pemerintah dan DPR membatalkan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau kerap disebut RUU HIP. Mereka juga terlihat membentangkan spanduk penolakan RUU HIP di depan gedung DPRD Pangandaran.
Selain itu, beberapa anggota LSM GMBI Pangandaran melakukan orasi secara bergiliran. Kedatangan mereka akhirnya diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin.
Asep mempersilakan salah seorang perwakilan dari LSM GMBI masuk ke ruang rapat paripurna untuk menyampaikan aspirasinya.
Dede Darmawan, Ketua DPD LSM GMBI Pangandaran, mengatakan, pihaknya dengan tegas menyatakan sikap menolak RUU HIP yang saat ini tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah.
“Karena kami menilai sangat besar pengaruhnya bagi keutuhan bangsa dan negara apabila RUU HIP tersebut dilanjutkan. Pancasila tidak bisa diganggu dan diubah, karena sebagai pemersatu bangsa,” kata Dede.
Lebih lanjut Dede mengatakan, LSM GMBI Distrik Pangandaran meminta pimpinan DPRD untuk membuat surat penyampaian aspirasi masyarakat Kabupaten Pangandaran untuk menolak RUU HIP kepada DPR dan Presiden.
“Kami dengan tegas meminta pimpinan DPRD untuk menolak RUU HIP serta menyampaikan aspirasi kami kepada fraksi-fraksi yang ada DPR RI serta juga Presiden RI,” paparnya.
Menurut Dede, pembahsan RUU HIP mencederai hati rakyat Indonesia apalagi bila tetap diteruskan. Apalagi ada wacana penggantian Pancasila menjadi Trisila ataupun Ekasila. Hal ini dianggap bakal menodai azas Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Kami berharap melalui DPRD Kabupaten Pangandaran ini segera kirim surat untuk mencabut RUU HIP dari Prolegnas dan Presiden harus menolak RUU tersebut,” tegasnya.
Ketua DPRD Pangandaran Berjanji Sampaikan Aspirasi Penolakan RUU HIP
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi LSM GMBI yang meminta DPRD Pangandaran untuk membuat surat penolakan RUU HIP di DPR RI dan Pemerintah RI.
“Masyarakat yang mengatasnamakan dari LSM GMBI meminta dan berharap kepada kami untuk membuat surat penolakan RUU HIP ditujukan ke fraksi-fraksi dan Badan Legislasi DPR RI dan Presiden RI,” jelas Asep.
Asep berjanji pihaknya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan semua fraksi di DPRD Pangandaran. Selanjutnya mengirim surat penolakan kepada DPR RI ataupun Presiden RI minggu depan.
“Kita menghargai supremasi hukum, aturan yang ada juga harus dilalui tahapannya. Insyaallah minggu depan kita akan segera kirimkan surat ke pusat,” katanya.
Pada akhir dialog dan audensi LSM GMBI dan DPRD Pangandaran dilakukan penandatanganan nota kesepahaman penolakan RUU HIP oleh Ketua DPRD, Ketua Komisi, dan perwakilan LSM GMBI. (Madlani/R7/HR-Online)
.){kind=link}