Mahasiswa Banjar Soroti Fasilitas Trotoar yang Beralih Fungsi

Mahasiswa Banjar Soroti Fasilitas Trotoar yang Beralih Fungsi
Penggunaan trotoar jalan untuk tempat nongkrong di Jalan Banjar-Langensari di Dusun Sampih, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar. Foto: Muhafid/HR

Berita Banjar (harapanrakyat.com).- Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, meminta agar pemerintah menata kembali trotoar jalan yang digunakan tidak sebagaimana mestinya.

Ketua PMII Kota Banjar, Irfan Ali Sya’bana, mengatakan, pembangunan trotoar di tepi jalan merupakan langkah agar para pejalan kaki lebih nyaman, dibanding berjalan di badan jalan yang dilalui kendaraan.

Namun, seiring berjalannya waktu, banyak trotoar jalan yang justru beralih fungsi menjadi tempat berjualan dan lainnya, hingga pejalan kaki pun harus kembali turun ke jalan.

“Di pusat perkotaan cukup banyak trotoar yang digunakan untuk tempat usaha, padahal ini sudah kurang tepat,” katanya, kepada Koran HR, Selasa (30/06/2020).

Termasuk yang trotoar baru dibangun, seperti yang ada di Jalan Banjar-Langensari, tepatnya di Dusun Sampih, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari. Bahkan, kata Irfan, fasilitas trotoar yang ada di jalan tersebut sekarang jadi tempat nongkrong, yang mana sengaja sudah disediakan tikar dan meja oleh pedagang.

Menurutnya, hal seperti dinilai kurang tepat dalam penggunaan fasilitas publik yang bukan sebagaimana mestinya. Meski banyaknya warung itu menjadi sisi positif bagi perekonomian warga, namun penataan pun perlu dilakukan.

Ia juga mengatakan, pembangunan fasilitas publik yang tidak sesuai dengan perencanaan dan penggunaan seharusnya, perlu menjadi perhatian bersama. Apalagi hal itu berpotensi mengganggu ketertiban.

“Kami harap pemerintah juga memiliki ketegasan dalam hal ini dengan cara-cara yang bisa diterima masyarakat. Jangan sampai hal semacam itu dibiarkan saja, dan baru turun ketika ada masalah,” tandasnya.

Pihaknya menilai, pemanfaatan trotoar jalan untuk berbagai kegiatan usaha yang ada di Kota Banjar akibat minimnya koordinasi antar lembaga pemerintah dari tingkat kota, sampai tingkat pemerintah desa.

Padahal, kata Irfan, ketika adanya koordinasi yang baik dapat meminimalisir penggunaan trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki. “Minimalnya melakukan sosialisasi dan menegur mereka yang dinilai sudah tidak sesuai dengan penataan kawasan. Kalau santai-santai saja, ya mubadzir anggarannya,” pungkas Irfan. (Muhafid/Koran HR)

Loading...