Warga Terdampak Bendungan Leuwi Keris Ciamis Desak Pembebasan Lahan Dilakukan Secepatnya

Warga Terdampak Bendungan Leuwi Keris Ciamis Desak Pembebasan Lahan Dilakukan Secepatnya
Ketua Forum Pengawasan Pembangunan Waduk dan Bendungan, Anwar Solihin. Foto:Istimewa

Berita Ciamis (harapanrakyat.com).- Warga terdampak proyek bendungan Leuwi Keris, Kabupaten Ciamis, kembali mendesak pemerintah untuk segera membayar uang ganti rugi lahan.

Pasalnya hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, kapan waktu pembayaran akan dilakukan.

“Kami takut pembayaran lahan tak dilakukan tahun ini, padahal percepatan pembangunan bendungan Leuwi Keris terus dikebut, kasihan masyarakat,” ujar Ketua Forum Pengawasan Pembangunan Waduk dan Bendungan, Anwar Solihin, Senin (6/7/2020).

Kata dia, percepatan pekerjaan proyek bendungan Leuwi Keris Ciamis, harusnya dibarengi dengan pembebasan lahan.

“Ini kan selalu telat, kami tidak ingin lahan kami rusak sebelum dibayar,” jelasnya.

Pihaknya melihat banyak kerancuan dalam proses pembebasan lahan Leuwi Keris. Menimbang perjalanan panjang dari mulai tahun 2017 sampai sekarang 2020 baru, tahapan proses pembebasan lahan baru pada pebaikan data.

Sementara verifikasi berkas data sudah dilakukan dari tahun 2018 sampai 2019. Berkas data tersebut diperiksa di BPKP, namun hasil verifikasi tak kunjung keluar.

“Setelah masyarakat terdampak bendungan Leuwi Keris bergerak melakukan aksi audensi tanggal 11 Maret 2020 lalu, kemudian turun berkas perbaikan data,” kata Anwar.

Perbaikan data dilakukan masyarakat bulan Mei 2020. Setelah itu, tidak ada informasi kapan pencairan lahan bendungan Leuwi Keris akan dilakukan, apakah tahun ini atau tahun 2021.

Tahun ini Pembebasan Lahan Bendungan Leuwi Keris Ciamis Mesti Dilakukan

Namun, jika pembayaran tidak dilakukan hingga bulan Oktober 2020, maka taksiran harga tanah terdampak proyek bendungan harus kembali diubah karena sudah kadaluarsa.

“Prosesnya akan semakin panjang lagi, harus ada taksiran harga lagi oleh tim apraisal, itu jelas merugikan negara, karena harus bayar aprisal dua kali,” tegasnya.

Masyarakat terdampak pun akan sangat menyesalkan bila itu sampai terjadi dan kehawatiran  masyarakat akan semakin meningkat.

“Kami masyarakat terdampak akan terus memperjuangkan hak kami, lewat Forum Pengawasan Waduk dan Bendungan, kami akan bawa masalah ini langsung ke Presiden melalui jalur Seknas Jokowi, agar meninjau tentang permasalahan yang ada di bendungan Leuwi Keris, Ciamis” pungkas Anwar. (Jujang/R8/HR Online)

Loading...