Politik Etis, Kebijakan Kolonial yang Diskriminatif

Politik Etis
Potret irigasi salah satu buktidari kebijakan politik etis masa kolonial Belanda. Foto: Ist/Net

Politik etis, salah satu kebijakan kolonial yang diskriminatif pernah terjadi pada tahun 1901. Awalnya kebijakan tersebut disambut baik oleh kalangan pribumi awam.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan lahir beberapa tokoh politik etis, pribumi mengetahui bobroknya kebijakan tersebut, hingga dianggap menyimpang.

Baca Juga: Kisah Sukarno dengan Gadis Belanda, Cinta Ditolak Berbuah Merdeka

Pengertian Politik Etis

Latar belakang politik etis berasal dari sebuah peraturan pemerintah kolonial yang berusaha balas budi kepada kaum pribumi. Adapun tujuan itu adalah untuk meminta maaf atas dosa lama yang pernah menimbulkan penderitaan bagi golongan pribumi karena diterapkanya peraturan tanam paksa.

Pelaksanaan politik etis berisi tiga program, antara lain berisi aturan penting seperti, (1) pemberian irigasi untuk para petani ladang, (2) pemberian pendidikan bagi kaum bumiputera, dan (3) kebijakan pengembangan wilayah melalui sistem imigrasi.

Menurut Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern, kebijakan politik etis yang diandalkan mampu membantu kesejahteraan pribumi ternyata keliru.

Ricklefs justru menyebut dengan adanya tiga program politik etis tersebut dalam kenyataannya membuat golongan pribumi menjadi tambah menderita dan terjadi diskriminasi.

Dikutip dari catatan yang sama, Ricklefs menilai kebijakan tersebut sebagai aturan yang diberlakukan secara tak merata. Sementara pendapat lain menyebut kebijakan tersebut hanya memberi kesan simbol pengakuan dari kolonial Belanda agar bisa lebih dekat dan bekerjasama dengan kaum pribumi.

Pencetus Politik Etis

Akan tetapi menurut van deventer seorang ahli hukum Belanda yang merangkap menjadi redaktur surat kabar Een de Gids, dalam “Sejarah Indonesia Modern” (1991: 228), mengatakan “Belanda harus membayar hutang budi kepada bumiputera dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia di dalam kebijakan kolonial”. Melalui politik etis Van Deventer mendesak pemerintah belanda untuk segera melakukan perbaikan birokrasi.

Pola Diskriminatif Kolonial Belanda

Politik etis yang digadang-gadang dapat memberi kesejahteraan bagi kaum pribumi ternyata pupus begitu saja, yang ada kini hanya pola diskriminatif Kolonial Belanda yang tambah merugikan.

Hampir semua program politik etis dan tujuan awal dari kebijakan tersebut banyak yang tidak terlaksana secara baik. Malah justru telah terjadi hambatan dan beberapa penyimpangan di lapangan.

Di dalam praktek politik etis, banyak pegawai pemerintahan kolonial Belanda yang menyimpang. Mereka menyalahgunakan kebijakan tersebut dengan alasan kepentingan pemerintah.

Sementara jika dilihat dari sudut pandang yang berlawanan, kebijakan itu memiliki sasaran yang terlalu tinggi. Akan tetapi perangkat yang diadopsi untuk mengimplementasikannya terlalu rendah.

Tragisnya, banyak diantara kaum pribumi miskin yang tidak pernah mendapatkan keuntungan politik etis di bidang pendidikan. Bahkan sering sekali mereka mendapatkan tindakan yang merugikan seperti diskriminasi, atau membeda-bedakan suatu golongan sosial terhadap masyarakat pribumi.

Alhasil politik etis meliputi tiga bidang yaitu: Irigasi, edukasi, dan imigrasi tidak terlaksana secara baik dan hanya menimbulkan berbagai kerugian bagi kaum pribumi.

Peran Tokoh Tiga Serangkai

Pemerintah Kolonial Belanda ternyata pernah dikritik oleh tiga aktivis pribumi yang menentang politik etis. Mereka terdiri dari dr. Tjipto Mangoenkusoemo dan Suwardi Suryaningrat yang kelak dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara.

Dua aktivis penggerak perubahan ini kemudian bergabung dengan cucu Multatuli yang kian diketahui bernama E.F.E Douwes Dekker, seorang keturunan Indo Eropa yang militan dengan negeri dimana ia dilahirkan.

Baca Juga: Sejarah Pertempuran Surabaya dan Kematian Jenderal Mallaby

Seiring dengan kiprahnya mereka bertiga kemudian dikenal dengan tokoh aktivis politik pertama di Indonesia. Sesekali orang mengenalnya dengan sebutan ‘Tiga Serangkai’.

Mereka sering mengkritik pemerintah kolonial Belanda dengan berbagai cara namun seringnya dengan menggunakan media tulis dalam surat kabar.

Kritikan paling pedas yang pernah dilakukan ketika itu adalah tulisan Ki Hadjar Dewantara yang menulis kolom kritik dengan judul “Als ik een Nederlander was” atau dalam bahasa Indonesia “Andai aku seorang Belanda”.

Ki Hadjar Dewantara ingin menyampaikan tanggapannya atas Belanda yang akan merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis secara besar-besaran di Hinda alias Indonesia.

Indische Partij

Namun ternyata keberaniannya dalam menentang pemerintah kolonial pada akhirnya mengantarkan mereka dalam pengasingan ke Belanda. Terlebih ketika tahun 1912 mereka bertiga membangun organisasi politik pertama di Hindia bernama Indische Partij.

Secara terang-terangan visi dan misi organisasi tersebut mengatakan kemerdekaan dan berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa pribumi.

Organisasi Indische Partij diketahui memiliki pengikut yang banyak. Namun seiring tumbuhnya organisasi tersebut, pemerintah Belanda mengetahui eksistensi yang semakin membahayakan.

Belanda memperkirakan jika terus membiarkan organisasi itu yang ada hanya akan menimbulkan kekacauan massa. Maka dengan sigap pemerintah memutuskan tokoh tiga serangkai dengan vonis “hukuman pengasingan” ke Belanda.

Sejarah mencatat semasa dalam pengasingannya di Belanda ternyata tak menyurutkan semangat mereka bertiga dalam memenangkan keadilan.

Mereka percaya kemenangan akan diperoleh dengan ilmu pengetahuan, maka ketika di Belanda mereka banyak belajar tentang ilmu hukum, politik, kedokteran dan pendidikan.

Pernyataan ini dilansir dari arsip koleksi Taman Siswa Yogyakarta “Ministerie van Kolonie”, (Surat pembebasan Kihadjar Dewantara dari pengucilannya di Belanda 1917).

Begitulah kira-kira pandangan Tiga Serangkai menyikapi politik etis yang diskriminatif yang layak disimak sebagai bahan pertimbangan dalam memahami sejarah kolonial. (Erik/R7/HR-Online)