Sanksi Pelanggar Tak Bermasker di Kota Banjar, KTP Bisa Disita

Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, didampingi Jubir Crisis Center Kota Banjar, Tomi Subagja, saat diwawancarai awak media terkait sanksi pelanggar tak bermasker yang bakal diterapkan di Kota Banjar. Foto: Muhlisin/HR.
Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, didampingi Jubir Crisis Center Kota Banjar, Tomi Subagja, saat diwawancarai awak media terkait sanksi pelanggar tak bermasker yang bakal diterapkan di Kota Banjar. Foto: Muhlisin/HR.

Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Sanksi pelanggar tak bermasker di Kota Banjar, Jawa Barat, bakal segera diberlakukan. Sanksi akan diterapkan terhadap warga masyarakat yang tidak memakai masker saat berada di area publik atau pusat keramaian.

Rencana penerapan sanksi tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang disampaikan langsung Gubernur Ridwan Kamil beberapa waktu lalu.

“Untuk sanksi pelanggar tak bermasker di daerah, penerapan kebijakannya bisa menyesuaikan kebijakan lokal. Tadi sudah disepakati, bahwa nanti sanksinya bisa berupa administratif dan penindakan,” kata Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, usai rapat bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Banjar, Senin (03/08/2020).

Ia menjelaskan, untuk penerapan sanksi tersebut, nantinya diberlakukan pada dua sektor, yakni untuk para pelaku usaha dan untuk masyarakat atau individu. Sanksi pelanggar tak bermasker yang akan diberikan juga berbeda-beda.

Misalnya, untuk para pelaku usaha yang membandel seperti pusat perbelanjaan dan pertokoan. Sanksi yang diberikan berupa teguran dan penutupan sementara, atau ditutup selamanya karena tidak mematuhi protokol kesehatan.

Baca Juga : Dukung Penerapan Denda Tak Bermasker, DPRD Kota Banjar Siapkan Raperda Penyelenggaraan Kesehatan

Selanjutnya, untuk pelaku individu, sanksinya bisa berupa teguran dan sanksi sosial. Bahkan, kalau masih tetap membandel bisa dilakukan penyitaan identitas diri seperti KTP. Tujuannya agar mereka benar-benar jera.

“Intinya, kami tidak memberikan sanksi denda yang memberatkan berupa materi, tapi menimbulkan efek jera. Sanksi ini baru hasil rapat, belum berbentuk SK,” kata Nana Suryana.

Masa Penerapan Sanksi

Terkait pelaksanaan mulai diberlakukannya penerapan untuk sanksi pelanggar tak bermasker setelah SK tersebut sudah ditandatangani, dan diformalkan oleh Wali Kota Banjar. Sehingga jelas tekhnis detail dan dasar hukumnya.

“Tadi sudah disampaikan oleh Bu Wali Kota dalam rapat. Jum’at besok sudah akan dimulai. Saat ini masih dalam proses persiapan,” terang Wakil Wali Kota Banjar.

Nana Suryana menambahkan, setelah ini nanti tidak ada lagi posko chek point di tempat-tempat tertentu. Semua dipusatkan menjadi satu, yaitu di Posko Covid-19 Pendopo Kota Banjar sebagai tempat koordinasi bersama.

“Nanti juga kami bentuk tim khusus untuk edukasi rutin, dan petugas yang langsung melakukan penanganan ketika terjadi sesuatu yang sifatnya insidental,” pungkasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online)

Loading...