Forsil Tasikmalaya Pertanyakan Pengurangan Bansos Terdampak Corona

Forsil
Forsil saat melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya. Foto: Apip/HR

Berita Tasikmalaya, (harapanrakyat.com),- Puluhan perwakilan RT dan RW yang tergabung dalam Forsil melakukan audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya terkait bansos yang sebelumnya Rp 500 ribu jadi Rp 300 ribu, Kamis (10/9/2020).

Ketua Forsil, Dede Sukmajaya, mengatakan, pihaknya menginginkan agar pemerintah melaksanakan sesuai dengan janjinya, terutama warga yang belum mendapatkan bantuan ini.

“Pemerintah harus konsisten dengan janji, yakni akan menggelontorkan sebesar Rp 500 ribu, namun kenyataannya menjadi Rp 300 ribu,” kata Dede.

Ia menilai, lantaran anggaran masih ada sehingga tidak menjadi masalah ketika pemerintah menunaikan janjinya, kecuali sudah limit atau habis.

Karena perubahan dana yang turun, kata Dede, RT/RW menjadi pertanyaan warga, karena tidak mungkin langsung menanyakan ke Wali Kota ataupun SKPD terkait.

“Ini tanggungjawab RT dan RW secara tidak langsung kepada masyarakat, karena memang bersentuhan langsung dengan warga,” ucapnya.

Baca juga: Kisruh di SMAN 2 Banjarsari Ciamis, Tokoh Pemuda Angkat Bicara

DPRD Evaluasi Bantuan

Sementara itu, Kadinsos Kota Tasikmalaya, H Nana Rosadi, mengungkapkan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut perlu adanya rekontruksi ulang dengan mengaktifkan lagi RT/RW.

Hal ini, kata Nana, untuk melayani masyarakat, terutama yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Sebetulnya realisasi sampai saat ini sudah melebihi kuota menjadi 109 ribu penerima dari 103 ribu,” ungkap Nana.

Menurutnya, jumlah penerima tersebut tidak lepas dari peran RT serta RW dan peran Komisi IV DPRD yang peduli kepada kemiskinan.

Rekontruksi data ini, lanjut Nana, tergantung nanti DPRD yang akan langsung bicara dengan gugus tugas. Sebab, pihaknya hanya melaksanakan teknisnya, termasuk dengan kelurahan sendiri.

“Cuma datanya tolong sampaikan ke kami yang belum dapat sama sekali,” pungkas Nana.

Ketua Komisi IV DPRD, Dede Muharam, mengatakan, dalam forum tersebut harapannya pada 31 September 2020 mendatang sudah terealisasi semua.

“Kita dorong terus dan evaluasi agar jangan sampai ada warga yang belum mendapatkan bantuan,” katanya.

Apalagi, lanjut Dede, warga sudah mengumpulkan KTP dan KK kepada RT maupun RW, namun bantuannya justru tak kunjung cair.

“Jadi Komisi IV akan terus evaluasi dengan Dinas Sosial,” pungkasnya. (Apip/R6/HR-Online)

Loading...