Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dari Desa Karyamukti, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mempertanyakan proses pencairan dana bantuan dari pemerintah tersebut.
Pasalnya, banyak penerima bantuan PKH yang haruskan menyetorkan kartu ATM-nya, saat proses pencairan (kolektif) oleh pihak ketua kelompok dan pendamping.
Seperti Wiwin dan Yani, warga RT 30, Desa Karyamukti. Kedua warga tersebut mengaku ada perubahan aturan saat pengambilan pencairan dana PKH, setelah pergantian pendamping baru.
Keduanya mengatakan, ketika bantuan PKH cair atau masuk rekening, maka para penerima PKH tersebut wajibkan untuk menyetorkan kartu ATM.
“Ketua kelompok yang melakukan proses pencairan. Jadi kami tidak tahu berapa jumlah angka yang masing-masing terima. Kami tahunya dikasih 300.000 saja,” terang keduanya, kepada HR Online, Senin (21/9/2020).
Yani dan Wiwin menambahkan, pihak pendamping mewanti-wanti masing-masing penerima tidak boleh mengambil sendiri jika saat bantuan masuk rekening. “Katanya pengambilannya harus kolektif,” ucapnya.
Dan jika ada yang mengambil sendiri, lanjut keduanya, maka pendamping tidak akan bertanggung jawab jika ada masalah.
“Kami juga nggak tahu, apa yang maksud masalah itu. Makanya kami manut (patuh.red) dan tidak berani mengambil sendiri, meski sudah tahu bantuannya sudah masuk rekening,” tuturnya.
Pihak Desa Karyamukti Ciamis Tidak Mengetahui Persoalan Penerima PKH Dipintai ATM
Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Karyamukti, Sariman, mengaku kurang begitu tahu terkait adanya persoalan PKH tersebut.
“Terus terang saja ya, sebenarnya pihak desa tidak tahu dan pendamping tidak pernah memberitahu masalah tersebut,” ucapnya kepada HR Online, Senin (21/9/2020).
Sariman juga mengaku heran, kenapa yang namanya bantuan sampai-sampai pihak desa tidak pernah diberitahu, apalagi terlibat.
“Makanya jika ada orang yang menanyakan soal berapa yang KPM PKH terima, ya kami jawab tidak tahu,” tukasnya.
Sariman menambahkan, mungkin warga tidak akan percaya jika pihaknya sebagai pemerintah desa mengaku tidak tahu. Namun, menurutnya, itu kejadian yang sebenarnya.
“Kami tidak pernah diberitahu berapa jumlah atau besaran penerima bantuan PKH itu,” kata Sariman.
Bahkan, sambungnya, untuk jumlah penerima, pendamping PKH baru memberikan file berupa PDF kepada pihak desa. “Itu pun seakan kami memaksa untuk meminta data masing-masing nama penerimanya,” ujarnya.
Dari file PDF tersebut, kata Sariman, jumlah penerima bantuan PKH semuanya ada 143. Namun, lagi-lagi Sariman menegaskan bahwa pihak desa tidak tahu jumlah nominal masing-masing penerima. Sebab, pihak pendamping tidak pernah memberitahunya.
“Jangankan jumlah nominal yang peserta terima, untuk masalah rapat-rapat saja kan pihak pendamping seenaknya sendiri. Seperti membuat jadwal waktu sendiri, dengan tidak melibatkan kami selaku pemerintahan,” pungkasnya. (Suherman/R5/HR-Online)
