Sedihnya! Warga Kota Banjar Tolak Pasien Corona Usai Dirawat di RSUD

Tolak Pasien Corona
Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar dr H Agus Budiana didampingi Kades Raharja usai memberikan penjelasan kepada warga yang menolak pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Foto: Muhlisin/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Salah seorang pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Banjar, Jawa Barat, harus menerima sikap kurang menyenangkan. Pasalnya sejumlah warga menolak pasien positif Corona ini saat pulang ke rumahnya di Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja. Sebelumnya pasien sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Banjar.

Warga di desa tersebut merasa takut pasien akan membawa virus Corona masuk ke lingkungannya. Meskipun pasien tersebut sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit untuk menjalani masa isolasi mandiri di rumahnya.

Salah seorang warga setempat, Mamat, menuturkan, sebetulnya masyarakat itu tidak begitu merasa khawatir. Asalkan memang benar-benar ada surat keterangan dari pihak rumah sakit. Surat keterangan yang menyatakan bahwa pasien tersebut sudah dinyatakan sembuh atau negatif Covid-19.

Namun, karena tidak ada surat keterangan resmi dari pihak rumah sakit, warga menolak pasien positif Corona. Hal ini sebagai antisipasi adanya penularan virus Corona di lingkungannya, warga menolak ketika pasien harus menjalani isolasi mandiri di rumahnya.

“Sebetulnya kami tidak keberatan. Hanya saja, karena tidak ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit jadinya warga sepakat untuk menolak,” kata Mamat kepada awak media saat audiensi di Kantor Desa Raharja, Selasa (8/9/2020).

Adapun soal pasien sudah diperbolehkan pulang untuk menjalani isolasi mandiri karena masuk kategori pasien tanpa gejala, sambung Mamat, pihak warga tidak ingin tahu menahu soal aturan baru tersebut.

Menurutnya, ketika seorang pasien sudah dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 maka harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 14 hari. Apabila belum sampai melewati perawatan selama 14 hari tersebut sudah dipulangkan warga belum bisa menerima.

“Dulu waktu sosialisasi katanya kan harus 14 hari menjalani perawatan dan masyarakat itu tahunya begitu. Ini kan baru beberapa hari tapi kok sudah dipulangkan,” ujar Mamat.

Pasien yang Ditolak Warga Sudah Diijinkan Pulang

Sementara itu, pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar, dr H Agus Budiana, menjelaskan, memang berdasarkan aturan yang baru pasien tersebut sudah diperbolehkan menjalani isolasi mandiri di rumah karena masuk kategori pasien tanpa gejala.

Hanya saja, saat akan dipulangkan pasien tersebut tidak dibekali surat keterangan resmi tentang hasil pemeriksaan selama menjalani perawatan atau tidak ada surat terbebas dari virus Covid-19.

“Memang yang bersangkutan baru sekitar 4 hari menjalani perawatan dan tidak ada surat resmi dari pihak rumah sakit karena pasien masuk kategori orang tanpa gejala,” terang dr H Agus.

Untuk surat keterangan resmi, kata dr Agus nanti pihak Dinkes akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk membuatkan surat keterangan buat anak dan istri pasien supaya bisa menjalani isolasi mandiri di rumah.

Selain itu, pihaknya juga akan mengintruksikan langsung kepada seluruh Puskesmas untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan Covid-19 dan protokol kesehatan kepada warga masyarakat.

“Nanti kami koordinasikan dengan puskesmas agar ada sosialisasi lagi tentang aturan yang baru. Sementara untuk pasien masih menjalani isolasi mandiri di rumah sakit,” ujar dr. Agus.

Pemdes Memaklumi

Sementara itu, menanggapi adanya warga yang protes hingga mendatangi kantor desa tersebut, Kepala Desa Raharja, Yayat Ruhiyat, memaklumi kekhawatiran masyarakat.

Menurutnya, hal itu sangat wajar karena saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19 sehingga masyarakat masih merasa khawatir jika nanti terjadi penyebaran virus Corona di lingkungan.

Apalagi pasien yang akan pulang dari rumah sakit tersebut tidak dibekali dengan surat keterangan. Sementara warga ingin ada surat keterangan pasien terbebas dari virus Covid-19 setelah menjalani perawatan.

“Kami tentu sangat memaklumi karena yang dibutuhkan masyarakat itu keterangan atau buki fisik berupa surat resmi dari rumah sakit. Selain itu juga karena mereka belum begitu memahami tentang aturan yang baru itu,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online)

Loading...